Bisnis.com, JAKARTA - Calon presiden (Capres), Anies Baswedan menilai Indonesia perlu mengubah regulasi mengenai formula pengupahan. Usulan tersebut disampaikan mengingat masalah pengupahan selalu menjadi polemik setiap tahun antara kalangan buruh/pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
“Ini satu persoalan klasik yang muncul tahunan, menimbulkan ketidakpastian khususnya di tiga pihak, pengusaha, buruh, dan pemerintah,” kata Anies dalam dialog Apindo Capres 2024, Senin (11/12/2023).
Anies mengusulkan untuk membuat sebuah regulasi yang dapat diprediksi dan diberlakukan untuk tahun-tahun selanjutnya. Dengan begitu, perdebatan yang kerap terjadi dapat diminimalisir.
“Saya melihat kita perlu mengubah itu. Kita perlu duduk bersama, menyepakati, formula bersama untuk periode yang sama, multiyears, sehingga kita tidak perlu setiap tahun kita punya ketegangan,” ujar Anies.
Meski diakui Anies tidak mudah untuk mewujudkan hal tersebut, tapi dia yakin jika regulasi disusun dengan keadilan, maka tidak menutup kemungkinan hal ini bisa terwujud.
Selain itu, mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga berharap adanya kepastian multiyears yang dapat di review atau menggunakan benchmark negara-negara lain sehingga menimbulkan predictability.
Baca Juga
“Kalau tidak, dunia usaha sulit membuat perencanaan apabila tidak ada predictability,” tegasnya.
Diberitakan Bisnis sebelumnya, kalangan buruh mengancam menggelar aksi mogok nasional usai penetapan UMP 2024 di sejumlah provinsi tak sesuai dengan harapan buruh. Para buruh menuntut kenaikan UMP 2024 sebesar 15%.
Merespons hal tersebut, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker Indah Anggoro Putri meminta kalangan buruh untuk mengedepankan dialog daripada melakukan mogok nasional.
“Kita dialog saja, kita coba diskusikan. Mungkin ada yang belum paham, [atau] mungkin kami yang menjelaskannya belum jelas,” kata Indah dalam Ngobrol Bareng Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker RI, di Kantor Kemenaker, dikutip Rabu (22/11/2023).
