.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA - Kongres Amerika Serikat (AS) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pendanaan Sementara pada Sabtu malam waktu setempat. Anggaran darurat ini mendapatkan persetujuan dari Partai Demokrat.
Mengutip Reuters, Senin (2/10/23) senat secara mayoritas mengesahkan langkah ini untuk menghindari penutupan atau shutdown pemerintahan federal. Ancaman penutupan ini keempat kalinya dalam satu dekade terakhir.
Sebelumnya, DPR AS telah memberikan suara 335-91 untuk mendanai pemerintah hingga 17 November 2023. Suara ini mayoritas berasal dibandingkan Partai Demokrat dibandingkan dengan anggota Partai Republik.
Sebagai gambaran, dampak shutdown pemerintah AS berarti sebagian besar dari 4 juta pegawai pemerintah tidak akan menerima gaji, baik mereka bekerja ataupun tidak. Shutdown juga akan menutup sejumlah layanan pemerintah federal, mulai dari Taman Nasional hingga regulator keuangan.
Badan-badan federal sendiri telah menyusun rencana terperinci yang menjelaskan layanan apa saja yang akan dilanjutkan seperti pemeriksaan bandara dan patroli perbatasan, dan apa saja yang perlu dihentikan termasuk dengan penelitian ilmiah dan bantuan nutrisi untuk 7 juta ibu miskin.
"Masyarakat Amerika dapat merasa lega: tidak akan ada penutupan pemerintah malam ini," jelas Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, setelah pemungutan suara.
Baca Juga
Schumer mengatakan bahwa dari awal Demokrat telah mengatakan bahwa satu-satunya solusi untuk menghindari shutdown adalah dengan bipartisanship (berkompromi meskipun berbeda pendapat) dan ia senang bahwa McCarthy akhirnya dapat mendengarkan pesan mereka.
Sekitar 209 anggota Partai Demokrat mendukung RUU tersebut, lebih banyak dibandingkan 126 anggota Partai Republik. Partai Demokrat menggambarkan hasil tersebut sebagai sebuah kemenangan.
Kebuntuan ini juga terjadi setelah beberapa bulan lalu Kongres membawa pemerintah federal ke ambang gagal bayar atas batas ambang utang US$31,4 triliun.
