Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menargetkan penurunan signifikan biaya logistik nasional menjadi 8%—9% dari PDB pada 2045 sesuai dengan visi Indonesia Emas. Sejumlah langkah telah disiapkan.
Berita tentang daya pantik ongkos logistik menjadi salah satu pilihan redaksi BisnisIndonesia.id. Selain itu, sejumlah berita menarik lainnya turut tersaji dari meja redaksi BisnisIndonesia.id.
Berikut ini sorotan utama Bisnisindonesia.id, Sabtu (16/09/2023):
1. Daya Pantik Ongkos Logistik
Pemerintah menargetkan penurunan signifikan biaya logistik nasional menjadi 8%—9% terhadap produk domestik bruto pada 2045 sesuai dengan visi Indonesia Emas.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Manoarfa mengatakan bahwa sejumlah langkah telah disiapkan guna mencapai target itu salah satunya dengan penguatan sistem logistik nasional.
“Setidak-tidaknya sasaran 2045 itu biaya logistik menjadi 9% dari PDB [produk domestik bruto],” katanya dalam acara bertajuk Era Baru Biaya Logistik untuk Indonesia Emas 2045, Kamis (14/9/2023).
Sesuai perhitungan pemerintah, dia menjelaskan biaya logistik nasional pada 2022 mencapai 14,1% terhadap PDB. Namun, biaya itu belum memasukkan biaya logistik dari sisi ekspor yang mencapai 8,89% terhadap PDB.
2. Menanti Sikap OJK atas Kebocoran Data Konsumen
Keamanan data konsumen menjadi salah satu fokus perhatian industri pembiayaan. Mengingat maraknya kebocoran data pribadi yang terjadi belakangan ini.
Kepala Departemen Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan Bernard Wijaya mengatakan, setiap aplikasi yang meminta akses data pibadi konsumen harus memperoleh izin dari pemilik data tersebut. Hal ini berlaku untuk seluruh aplikasi, termasuk yang terkait dengan mobile banking.
Selain itu, dalam hal data konsumen yang digunakan untuk tujuan pemasaran alias komersil akan dilakukan teguran oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Kalau data informasi yang diinput oleh calon konsumen harus dengan persetujuan dari yang bersangkutan, dan harus ada izin pilihan, boleh izin boleh tidak,” ujarnya dalam konferensi pers Literasi Keuangan FIF Group, Jumat (15/9/2023).
Dia menekankan, harus ada persetujuan eksplisit dari pemilik data, dan pengguna harus diberikan pilihan untuk menolak jika mereka tidak ingin data mereka digunakan untuk kepentingan tersebut. Jika sudah diperingatkan beberapa kali, maka OJK akan memberikan sanksi yang lebih tegas.
3. Lampaui Ramalan! Ciamiknya Neraca Dagang Agustus
Neraca perdagangan Indonesia masih mencatat surplus US$3,12 miliar pada Agustus 2023. Surplus neraca perdagangan Indonesia merupakan capaian selama 40 bulan secara berturut-turut sejak Mei 2020.
Plt Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar mengatakan nilai surplus neraca dagang Indonesia Agustus 2023 kembali meningkat dibandingkan capaian bulan sebelumnya sebesar US$1,31 miliar.
“Namun, jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu [year-on-year/yoy], memang lebih rendah,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (15/9/2023).
Dia mengatakan surplus neraca perdagangan Agustus 2023 ditopang komoditas nonmigas yang tercatat US$4,47 miliar. Adapun, komoditas penyumbang surplus utama, yaitu lemak dan minyak hewani/nabati HS 15, bahan bakar mineral HS 27, besi dan baja HS 72.
4. Daya Betot Minat Investor Lelang Perdana SRBI
Instrumen operasi moneter terbaru dari Bank Indonesia (BI), Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) berhasil mencatatkan transaksi senilai Rp24,46 triliun pada lelang perdananya pada Jumat (15/9/2023).
SRBI mejadi manuver terbaru BI untuk menjaga stabilitas rupiah setelah meluncurkan penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) pada Term Deposit (TD) Valuta Asing di sektor komoditas sumber daya alam (SDA).
Instrumen itu adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan BI sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek, dengan menggunakan underlying asset Surat Berharga Negara (SBN) yang dimiliki BI.
SRBI merupakan alat operasi moneter untuk mengelola likuiditas yang sekaligus mendukung pengembangan pasar uang dan stabilitas rupiah karena dapat ditransaksikan dan dimiliki oleh nonbank di pasar sekunder.
5. Mengintip Rencana Suntikan Modal Jumbo Hutama Karya
PT Hutama Karya (Persero) mendapatkan tambahan penyertaan modal negara (PMN) jumbo dengan total Rp47,4 triliun untuk tahun anggaran 2023 dan 2024. Pemerintah telah mengajukan PMN tambahan kepada Hutama Karya sebesar Rp28,8 triliun pada 2023 dan Rp18,6 triliun untuk 2024.
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa pada tahun depan, PMN akan diberikan Hutama Karya sebesar Rp18,6 triliun, yang senilai Rp12,5 triliun di antaranya untuk membantu persoalan Waskita.
“Untuk yang HK yang Rp18,6 triliun ini sebenarnya terpecah dua, ini ada porsi yang nantinya untuk membantu tol yang diselesaikan oleh Waskita itu Rp12,5 triliun, itu nanti kita gunakan untuk penyelesaian juga permasalahan di Waskita,” ujarnya dikutip Jumat (15/9/2023).
PMN yang murni untuk Hutama Karya sebesar Rp6,1 triliun, yakni untuk penyelesaian beberapa ruas di tol Trans Sumatra yang diharapkan selesai di 2024. DI sisi lain, PMN untuk PT Wijaya Karya (Persero) Tbk diusulkan mendapat PMN Rp6 triliun tahun depan. Jumlah PMN ini lebih kecil dari usulan semula Rp10 triliun.
