Bisnis, JAKARTA—Pembangunan sejumlah proyek strategis nasional (PSN) terus dikebut jelang masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai. Hingga Juli 2023, PSN yang telah rampung dibangun ada sebanyak 158 unit dengan nilai Rp1.102,6 triliun. Untuk diketahui, pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 153 proyek.
Progres proyek strategis menjadi salah satu isu yang dikemas secara analitik dan mendalam di BisnisIndonesia.id. Berikutnya juga dirangkum beberapa isu ekonomi bisnis pilihan lainnya dalam Top 5 News BisnisIndonesia.id Jumat (14/7/2023).
1. Mengejar Tenggat Waktu Penyelesaian PSN di Paruh Pertama 2024
Pembangunan sejumlah proyek strategis nasional (PSN) terus dikebut jelang masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai. Hingga Juli 2023, PSN yang telah rampung dibangun ada sebanyak 158 unit dengan nilai Rp1.102,6 triliun. Untuk diketahui, pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 153 proyek dengan nilai mencapai Rp1.040 triliun pada 2022.
Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan hingga 11 Juli 2023, terdapat tambahan 5 proyek yang telah rampung. Pemerintah masih menargetkan sebanyak 25 proyek bisa selesai pada akhir tahun.
“158 PSN status sampai 11 Juli lalu, di mana Cisumdawu sudah diresmikan pak Presiden. Sejak 2016 pertama kali PSN sampai dengan 11 Juli 2023, 158 proyek sudah selesai tuntas,” ujarnya, Kamis (13/7/2023).
Adapun hingga akhir tahun ditargetkan sebanyak 25 PSN dapat selesai. Pemerintah menargetkan sepanjang 2023 terdapat 30 PSN dengan nilai investasi Rp288 triliun yang selesai tahun ini.
“Sudah selesai tahun ini 5 proyek, jadi kita harapkan sekarang hingga Desember masih ada tambahan 25 proyek lagi yang selesai,” katanya.
2. Siasat Leasing Pacu Kredit Jelang Tahun Politik
Peningkatan risiko bisnis dan tahun politik menjadi tantangan perusahaan pembiayaan dalam memacu penyaluran kredit pada paruh kedua tahun ini.
Belum lagi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut piutang pembiayaan multifinance pada Semester II/2023 kemungkinan akan melambat. Direktur Utama PT Clipan Finance Tbk. (CFIN) Harjanto Tjitohardjojo mengatakan, prediksi OJK tersebut didorong oleh dua faktor. Pertama, hampir semua perusahaan pembiayaan menghadapi kenaikan risiko saat ini.
“Sehingga harus lebih waspada,” kata Harjanto kepada Bisnis, Rabu (12/7/2023).
Kedua, menurutnya pada Semester II/2023 mendekati puncak era tahun politik, yaitu pendaftaran presiden dan wakil presiden, hingga penetapan calon legislatif. Menurutnya, adanya peningkatan eskalasi politik kemungkinan akan membuat konsumen menunda pembelian kendaraan baik kredit maupun tunai. Akhirnya, pendapatan perusahaan multifinance kemungkinan akan berdampak, tetapi tidak akan signifikan.
“Kami [untuk antisipasi kenaikan kredit macet] juga akan melakukan verifikasi dengan lebih hati-hati dan menambahkan mitigasi risiko,” katanya.
Sementara, pembiayaan baru Clipan Finance mencapai Rp4,19 triliun pada Januari-Juni 2023. Angka itu naik 28,5 persen bila dibandingkan dengan pendapatan semester I/2022 yakni Rp3,26 triliun. Adapun target sepanjang tahun ini mencapai Rp9 triliun.
3. Jalan Terbuka Hindari Rugi Sawit Akibat Regulasi EUDR
Implementasi EU Deforestation-Free Regulation (EUDR) yang diterapkan Uni Eropa berpotensi merugikan Indonesia sekira US$7 miliar atau Rp104 triliun. Meski demikian, masih ada jalan keluar untuk menghindarinya.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyebut ada potensi kerugian hingga US$7 miliar atau Rp104 triliun akibat regulasi EU Deforestation-Free Regulation (EUDR) yang diterapkan Uni Eropa.
Menurutnya, kebijakan tersebut diperkirakan akan berdampak kepada 15—17 juta pekebun Indonesia dan produk Indonesia hingga senilai US$7 juta atau sekitar Rp104,7 triliun (kurs Rp 14.962 per dolar AS) pada ekspor komoditas perkebunan dan peternakan Indonesia.
"Ini sangat mengganggu small holder, 15-17 juta pekebun kita akan terdampak dengan ini. Juga masalah geolocation yang kita berkeberatan, karena tidak perlu geolocation untuk setiap produk itu dicek karena kita punya berbasis standar RSPO ataupun SVLK," ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (13/7/2023).
Apalagi, EUDR tersebut akan berimbas terhadap 7 komoditas, yaitu sapi, kakao, sawit, soya, timber (kayu), dan karet.
Airlangga mengatakan, Eropa meminta agar barang-barang atau komoditas yang masuk ke Eropa bebas dari deforestasi—tergantung kepada undang-undang di negara masing-masing—dan dilengkapi uji kelayakan.
4. Pajak Digital, Jalan Terus!
The Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mengumumkan penundaan implementasi pajak digital global yang seharusnya dilakukan pada 2024 menjadi tahun 2025.
Dengan demikian, ratifikasi buku peraturan global baru untuk menerapkan pajak bagi perusahaan multinasional terbesar, atau yang dikenal sebagai Pilar Satu OECD, ditargetkan bisa dilakukan pada akhir 2024.
Direktur Pusat Kebijakan dan Administrasi Pajak OECD Manal Corwin menyampaikan bahwa perpanjangan waktu implementasi hanya akan terjadi jika cukup banyak negara yang menandatangani konvensi multilateral (multilateral convention/MLC) sebelum 31 Desember.
Dia mengatakan, kelompok tersebut harus mencakup 30 negara, yang jika digabungkan merupakan basis dari setidaknya 60 persen perusahaan yang terkena dampak.
Namun dokumen-dokumen yang dirilis OECD juga menunjukkan bahwa penundaan ini bisa berlangsung hingga tahun 2025.
5. Momentum Tepat Untuk Kembali Memburu Reksa Dana Saham
Koreksi yang terjadi pada kinerja pasar saham sepanjang tahun berjalan 2023 turut berimbas pada turunnya return dan dana kelolaan reksa dana saham. Meskipun demikian, prospek instrumen ini pada paruh kedua tahun ini masih menarik. Pelemahan terkini justru menjadi momentum bagus untuk masuk.
Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga akhir paruh pertama 2023, total dana kelolaan atau asset under management (AUM) industri reksa dana nasional mencapai Rp511,5 triliun.
Nilai itu turun 6,74 persen dibanding periode yang sama tahun lalu atau secara year-on-year (YoY). Namun, jika dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2022 yang sebesar Rp508,2 triliun, total AUM per Juni 2023 masih tumbuh 0,65 persen year-to-date (YtD).
Meskipun demikian, penopang pertumbuhan tersebut bukanlah dari reksa dana saham. Total AUM reksa dana saham per Juni 2023 tercatat Rp105,3 triliun, justru turun 5,53 persen YtD dan anjlok 15,80 persen YoY.
Head of Research Analyst Pasardana.id, Beben Feri Wibowo, mengatakan bahwa penurunan dana kelolaan reksa dana saham secara total terjadi akibat penurunan unit penyertaan.
