Bisnis.com, SEMARANG - Serikat buruh di Jawa Tengah mengeluhkan investor anyar yang punya kecenderungan buat membuka pabrik anyar di luar kawasan industri. Pendirian pabrik di luar kawasan industri membuat pendataan permasalahan ketenagakerjaan sulit didapatkan.
Sekretaris Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Provinsi Jawa Tengah Aulia Hakim menyebut dampak negatif dari dibukanya pabrik di luar kawasan. Mulai kendala koordinasi dan komunikasi antar kelompok buruh, hingga potensi kecolongan terjadinya pelanggaran aturan ketenagakerjaan.
"Misalnya Tenaga Kerja Asing [TKA] yang masuk, kami tidak tahu sudah berapa. Berapa nilai investasi asing yang masuk ini. Belum semuanya clear masuk di KSPI, harapannya, kalau investasi ini masuk ya harus bermanfaat," kata Aulia, dikutip Sabtu (20/5/2023).
Aulia mengungkapkan, KSPI Provinsi Jawa Tengah mencatat masuknya investor-investor anyar pada sektor garmen, tekstil, sandang, dan alas kaki di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Mulai Kabupaten Brebes, Kabupaten Batang, hingga Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati di ujung timur.
"Kalau posisi dia tidak masuk ke kawasan memang agak sulit. Tetapi buruh itu rasa ingin tahunya tinggi, contoh di Kabupaten Pati, ada perluasan pabrik yang karyawannya tanya-tanya. Dari situ kami masuk, bagaimana kondisi pengupahannya, status ketenagakerjaannya," jelas Aulia saat ditemui wartawan.
Kelompok buruh di Jawa Tengah mengkhawatirkan fungsi pengawasan ketenagakerjaan apabila ada banyak investor yang membuka lahan pabrik anyar di luar kawasan industri. Dari pengalaman terdahulu, di dalam kawasan sekalipun, pelanggaran aturan ketenagakerjaan sudah kerap terjadi.
Baca Juga
Aulia menyontohkan, kasus penunggakan pembayaran upah lembur di Kabupaten Grobogan bisa saja terjadi di daerah-daerah lainnya. Belum lagi masalah pembayaran upah bagi buruh perempuan yang mendapatkan cuti hamil ataupun cuti haid.
"Kami sedang mendata, KSPI Jawa Tengah punya Litbang [Badan Penelitian dan Pengembangan] yang jalan. Dalam laporan kami di Provinsi Jawa Tengah, ketika ada investasi yang masuk itu kami tahu. Tetapi keterbukaan itu, investasi misalkan di Kabupaten Batang, kami tidak bisa masuk karena itu di-keep. DPMPTSP [Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu] Jawa Tengah pun, kepala dinasnya baru sekarang, harapannya kami bisa mendapat informasi yang jelas agar bisa ikut mengawasi," jelas Aulia.
Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Jawa Tengah Frans Kongi, menyebut investor di sektor manufaktur enggan buat masuk ke kawasan industri karena beberapa alasan. Nilai investasi yang jauh lebih murah ketika membuka lahan baru jadi salah satu pertimbangan utama.
Apindo Provinsi Jawa Tengah mengakui bahwa kawasan timur pesisir utara Jawa Tengah masih menjadi primadona bagi industri manufaktur. Namun demikian, diperkirakan, ke depannya kawasan selatan seperti Kabupaten Banyumas bakal mulai dipadati investor anya. "Perkiraan saya tiga tahun ke depan penuh daerah selatan itu," ucap Frans.
