Bisnis.com, JAKARTA - Pemindahan kantor pemerintah pusat dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur akan menjadi tantangan atau beban baru bagi sektor perkantoran di area Central Business District (CBD) Jakarta.
Associate Director Occupier Strategy & Solutions Knight Frank Indonesia, Andi Rina Martianti, mengatakan hal tersebut disebabkan kondisi perkantoran yang masih oversupply dan tingkat hunian kantor yang belum stabil di Jakarta.
"Kalau menambah beban sudah pasti ya, tapi kita tetap positif jadi kalau untuk sekarang gedung-gedung perkantoran itu memang punya market sendiri," kata Rina dalam Press Conference Jakarta Property Highlight H2 2022, Kamis (23/2/2023).
Dia mencontohkan, market di area CBD Jakarta, gedung-gedung perkantoran memiliki kualifikasi dari sisi kualitas dan spesifikasi gedung Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE), di mana umumnya dipakai oleh single penyewa.
Artinya, setiap gedung perkantoran bekas pemerintah nantinya akan menyasar pada target yang sesuai dengan grade gedung tersebut. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi profil gedung pemerintah yang akan ditinggalkan ke IKN untuk mengetahui klasifikasi grade gedung.
"Itu mungkin marketnya untuk mendapatkan para occupier yang mungkin setara dengan grade di building," jelasnya.
Berdasarkan laporan Jakarta Property Highlight H2 2022 dari Knight Frank Indonesia, pasokan ruang kantor bertambah seiring dengan masuknya proyek Rajawali Place di Kuningan seluas 54.850 meter persegi dan Menara BRI di Gatot Subroto seluas 110.000 meter persegi.
Senior Advisor Research Knight Frank Indonesia, Syarifah Saukat, menjelaskan, total stok ruang perkantoran saat ini yaitu 6.99 juta meter persegi. Sementara itu, tingkat okupansi perkantoran di CBD Jakarta pada semester kedua 2022 perlahan mengalami peningkatan di angka 74,1 persen.
"Tingkat okupansi di semester kedua 2022 perlahan mengalami peningkatan di angka 74,1 persen dengan sektor logistik yang menjadi penyumbang okupansi yang cukup agresif di akhir tahun 2022," ujar Syarifah.
Sebelumnya, Syarifah juga menerangkan, pihaknya mencatat ada sekitar 40 gedung kantor pemerintahan di Central Business District (CBD) Jakarta yang berpotensi masuk dalam pasar perkantoran lease office atau persewaan.
Namun, sebelum dapat disewakan, perlu dilakukan audit bangunan untuk mengidentifikasi status bangunan untuk diperbarui dengan dua opsi rebuild atau retrofit.
