Bisnis.com, JAKARTA— Tidak seperti biasanya, harga komoditas pangan belum juga stabil meski telah melewati momentum Natal dan Tahun Baru sepekan lalu. Situasi ini menjadi katalis bagi pemerintah mempersiapkan kebutuhan menjelang momentum Ramadan dan Idulfitri.
Sejumlah harga komoditas menjadi salah satu berita pilihan yang disajikan dalam Top 5 News BisnisIndonesia.id edisi Rabu (11/1/2023). Selain itu, sejumlah usalan komprehensif turut tersaji seperti daya pikat data center hingga mengejar penerimaan pajak. Berikut ringkasan:
1. Sedia Pangan Sebelum Ramadan
Sejumlah komoditas pangan belum menyentuh level stabil pada pekan kedua Januari 2023. Data Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) misalnya merekam harga komoditas cabai merah masih berada di kisaran Rp53.000 - Rp54.000 per kilogram.
Nilai saat ini meningkat sekitar 38 persen bila dibandingkan dengan harga normal di kisaran Rp33.000 - Rp34.000 per kilogram. Begitupun, cabai rawit hijau Rp64.000 per kg, bawang merah Rp41.000 - Rp42.000 per kg, dan ayam broiler yang masih tinggi di kisaran Rp40.000 per ekor besar.
Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), rerata harga sederet komoditas pangan masih melonjak meski cenderung tipis pada 10 Januari 2023. Beberapa di antaranya seperti daging sapi kualitas 2, bawang merah ukuran sedang, bawang putih sedang, cabai merah besar dan cabai merah keriting.
Sekretaris Jenderal DPP Ikappi Reynaldi Sarijowan menilai situasi ini harus disikapi oleh pemerintah untuk mengendalikan pasokan komoditas pangan demi stabilitas harga di pasar. Terlebih dalam dua bulan ke depan, kebutuhan pangan diperkirakan meningkat saat memasuki Ramadan dan Idulfitri.
Agenda besar keagamaan memang kerap memicu kenaikan harga pangan seiring tingginya permintaan. Seperti saat periode Natal dan Tahun Baru 2023, keterbatasan pasokan pangan saat H-1 maupun hari H Natal berdampak pada kenaikan harga di pasaran.
2. Daya Pikat Bisnis Data Center Tarik Pengembang Properti Ekspansi
Industri data center rupanya tengah menjadi primadona. Data center saat ini memang menjadi salah satu sektor yang menjadi generator ekonomi di berbagai kota di dunia, termasuk Jakarta dan sekitarnya.
Hal ini tidak terlepas dari perkembangan era digital saat ini. Pandemi, membuka pola kebiasaan baru di berbagai sektor kehidupan, seperti pola kerja hybrid antara kerja dari kantor atau work from office (WFO) dan kerja dari rumah atau work from home (WFH), pola belanja online, dan penggunaan internet untuk sosialisasi yang terus tumbuh subur sehingga mampu menstimulasi maraknya sektor data center.
Hal inilah yang membuat para pengembang properti di Indonesia mulai berekspansi dan memperluas usahanya ke sektor data center atau pusat data. Dalam Global Investor Outlook 2023 yang dirilis oleh perusahaan manajemen investasi dan konsultan properti Colliers Asia Pasifik.
Head of Capital Markets & Investment Services Colliers Indonesia Steve Atherton mengatakan Indonesia juga menghadapi kenaikan suku bunga oleh bank sentral serta biaya konstruksi yang lebih tinggi karena meningkatnya kekhawatiran konsumen. Meskipun demikian, inflasi dan kenaikan suku bunga di Indonesia masih yang lebih rendah dari negara-negara di Amerika Serikat dan Eropa. Begitu juga devaluasi mata uang yang lebih sedikit.
Kondisi pasar perkantoran dan pasar apartemen mengalami kesulitan selama dua hingga tiga tahun terakhir. Pandemi juga menciptakan dislokasi di pasar properti lokal, terutama di hotel dan ritel. Hal ini membuat banyak pengembang dan investor memfokuskan kembali bisnis ke perumahan dan berekspansi ke kelas aset baru seperti logistik dan data center.
3. Berburu Peluang Cuan di Balik Koreksi Tajam IHSG
Koreksi tajam yang terjadi pada indeks harga saham gabungan (IHSG) pada awal tahun ini mengindikasikan adanya diskon besar-besaran pada sejumlah emiten di pasar modal, termasuk yang memiliki fundamental solid dan masih berpeluang membukukan kinerja keuangan positif.
Hari ini, Selasa (10/1/2023), IHSG kembali turun tajam 0,98 persen ke posisi 6.622,499, menjadikan total penurunan sepanjang tahun berjalan 2023 menembus 3,33 persen year-to-date (YtD). Sejalan dengan IHSG, indeks emiten terlikuid, yakni LQ45 dan IDX30 juga turun dengan sama dalamnya.
Pelemahan tajam pada indeks komposit ini terutama didorong oleh emiten-emiten di sektor energi, terlihat dari kinerja IDX Sector Energy yang sudah anjlok 7,59 persen YtD. Kinerja indeks ini berbalik dari tahun sebelumnya, yang sukses menjadi indeks dengan kinerja tertinggi, yakni tumbuh 100,05 persen YtD.
Sektor lain yang juga melemah tak kalah dalamnya yakni IDX Sector Concumer Cyclicals yang turun 5,09 persen YtD dan IDX Sector Financials yang turun 4,48 persen YtD.
Pelemahan terjadi relatif merata, baik di kalangan emiten big caps maupun small-mid cap (SMC). Pelemahan big cap sudah terefleksikan pada LQ45 dan IDX30 yang turun tajam, sedangkan saham-saham SMC tercermin pada kinerja indeks IDX SMC Composite dan IDX SMC Liquid yang juga anjlok.
4. Mengejar Penerimaan Pajak di Tahun Gelap
Kondisi ekonomi global yang tidak menguntungkan membuat penerimaan dalam negeri menjadi andalan untuk mempertahankan, syukur-syukur bisa mendongkrak, tingkat pertumbuhan. Pada 2023, pemerintah menetapkan target penerimaan perpajakan Rp2.021,2 triliun. Dari target tersebut, penerimaan pajak ditargetkan Rp1.718 triliun atau meningkat 16 persen dari target 2022 senilai Rp1.485,0 triliun.
Pada 2022, penerimaan negara terealisasi Rp2.626,4 triliun. Capaian tersebut sama dengan 115,9 persen dari target Rp2.266,2 triliun berdasarkan Peraturan Presiden No 98/2022.
Dari total realisasi pendapatan negara tersebut, penerimaan perpajakan mencapai Rp2.034,5 triliun atau 114 persen dari target Rp1.784 triliun. Penerimaan perpajakan tumbuh 31,4 persen dari realisasi tahun 2021 sebesar Rp1.547,8 triliun.
Realisasi penerimaan perpajakan tidak lepas dari kinerja penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai yang juga melebihi target.
Penerimaan pajak tercatat mencapai Rp1.716,8 triliun atau 115,6 persen dari target. Capaian tersebut tumbuh 34,3 persen sekaligus melewati pertumbuhan pajak tahun 2021 sebesar 19,3 persen. Dengan demikian, selama dua tahun berturut-turut realisasi pajak mencerminkan kinerja yang membaik.
5. Bank Prima Master Jadi BPR, Korban Pertama Aturan Modal Inti
Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mewajibkan seluruh bank umum untuk memiliki modal inti minimal Rp3 triliun per akhir 2022 mulai menelan ‘korban’. PT Prima Master Bank yang belum mampu memenuhi ketentuan itu harus turun kasta menjadi bank perkreditan rakyat (BPR).
OJK mengungkapkan bahwa pada tahun lalu ada 37 bank umum swasta nasional (BUSN) dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang memiliki modal inti kurang dari Rp3 triliun.
Kemudian, sejumlah bank melakukan tambahan setoran modal melalui berbagai skema, seperti aksi korporasi, pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB), penggabungan, pengambilalihan, maupun mengundang mitra strategis.
Hingga batas waktu yang telah ditentukan untuk bank umum, yakni 31 Desember 2022, banyak bank yang telah memenuhi ketentuan modal inti minimum Rp3 triliun.
"Hanya terdapat satu BUSN yaitu PT Prima Master Bank yang belum memenuhi modal inti minimum sampai batas waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan," kata Direktur Humas OJK, Darmansyah, dalam keterangan tertulis pada Senin (9/1/2023).
