Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan optimistis 2023 yang akan memasuki tahun politik, yaitu jelang Pilpres 2024, akan membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia.
Menurutnya, berbagai kegiatan partai dan aktivitas politik lainnya menjelang Pemilu 2024 diproyeksikan akan mendorong perekonomian Indonesia dan membantu menuju pulih lebih kuat dari pandemi Covid-19.
“[Tahun politik] Pasti ini akan menimbulkan dampak terhadap kegiatan politik yang berdampak pada kegiatan ekonomi yang positif. Menurut saya sih akan positif,” ujarnya dalam keterangan resmi Kemenkeu, Senin (9/1/2023).
Untuk menghadapi 2023, Sri Mulyani menegaskan tetap optimistis dan penuh harapan. Namun, dia menengaskan pemerintah tetap waspada dengan situasi atau gejolak ekonomi global yang terjadi pada tahun ini.
Menurutnya, pemerintah optimistis bahwa kondisi perekonomian akan semakin membaik melalui APBN sebagai instrumen penjaga masyarakat dan perekonomian.
“Jadi kami tetap harus waspada dan harus melihat banyak opportunity, tetapi juga banyak yang business unusual. Jadi enggak boleh business as usual dalam hal ini, baik dari sisi perdagangan, investasi dan dari kebijakan-kebijakan kita di dalam menjaga fondasi ekonomi kita,” jelasnya.
Dia mengatakan APBN 2022 telah bekerja keras sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Tercatat APBN 2022 mengeluarkan lebih dari Rp550 triliun untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM), elpiji, dan listrik bagi masyarakat.
“Ini menyebabkan kenapa harga administered yang diatur pemerintah enggak melonjak tinggi dibandingkan negara Eropa, Amerika, atau negara lain yang BBM-nya naiknya luar biasa selama 2022,” katanya.
Sementara itu, pengusaha melihat dengan adanya tahun politik 2023 diharapkan kinerja sektor perhotelan dapat semakin pulih dari pandemi Covid-19. Bukan hanya di kota besar, tetapi juga di setiap daerah di Indonesia.
Dia mengatakan aktivitas politik akan dilakukan di setiap daerah dan menggunakan meeting room sebagai tempat acara. Berkatnya, daerah yang minim hotel dengan ruang rapat atau meeting room akan mengalami peningkatan okupansi yang signifikan.
"Dari sisi penggunaan oleh aktivitas politik itu cukup lumayan, kalau liat dari tahun-tahun sebelumnya itu memang mereka cukup banyak menggunakan ruang-ruang meeting di hotel," ujar Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani belum lama ini.
