Bisnis.com, JAKARTA - Pertemuan menteri keuangan dan bank sentral terbesar di dunia, yaitu The 4th Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting atau FMCBG G20, di Washington D.C., Amerika Serikat harus berakhir tanpa kesepakatan bersama atau komunike akibat perang Rusia vs Ukraina.
Dilansir dari Bloomberg pada Senin (17/10/2022), pertemuan FMCBG keempat jelang KTT G20 yang akan digelar di Bali, Indonesia mengalami berbagai masalah, termasuk sikap Rusia yang dinilai memperumit upaya untuk mengoordinasikan kebijakan untuk mengatasi meningkatnya risiko terhadap pertumbuhan global.
Pada pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 pada Kamis (14/10/2022), yang mewakili 80 persen dari ekonomi global dan termasuk AS, Cina, Rusia dan Arab Saudi, pembahasan tentang invasi Rusia ke Ukraina menjadi topik perselisihan.
"Selama sesi G20, negara-negara termasuk Jerman mendorong bahasa yang lebih keras untuk mengutuk perang, tetapi pertemuan itu bubar tanpa kesepakatan," kata sumber seperti dikutip Bloomberg.
Ketegangan juga muncul atas keputusan Arab Saudi baru-baru ini untuk memangkas produksi minyak bersama dengan mitra OPEC+. Isu lain yang alot diperdebatkan, antara lain kenaikan suku bunga Federal Reserve (The Fed) yang membuat dolar AS menguat, dan peran China dalam upaya mengatasi beban utang di pasar negara berkembang.
Perpecahan tersebut pada saat yang rapuh bagi ekonomi global. Dana Moneter Internasional (IMF), yang menjadi tuan rumah bagi G20 minggu ini di tengah jadwal pertemuan tahunan atau Annual Meetings 2022, menurunkan prospek pertumbuhan global pada tahun depan.
Baca Juga
Tanpa Komunike
Sementara garis pemisah tentang isu-isu di antara pemerintah telah terlihat, perbedatan yang terjadi saat pertemuan 4th FMCBG G20 di Washington DC juga mengancam forum yang dimulai pada 1999 setelah krisis keuangan Asia. Seperti diketahui, forum G20 dibentuk untuk mengkoordinasikan kebijakan ekonomi dan keuangan antar negara untuk menghindari dan menanggapi krisis.
Dalam dunia kebijakan ekonomi global, kesepakatan semacam itu dituangkan dalam apa yang disebut komunike, yang mencerminkan konsensus para peserta.
Bahkan di saat-saat normal atau bukan situasi krisis, menetapkan komunike menjadi rumit untuk pertemuan sebesar G20. Pasalnya, forum ini yang memiliki diversifikasi negara kaya dan negara berkembang, serta kombinasi demokrasi dan otokrasi.
Perpecahan juga muncul dalam diskusi IMF yang lebih luas. Nadia Calvino, yang memimpin Komite Moneter dan Keuangan Internasional IMF mengatakan bahwa Rusia juga memblokir konsensus tentang komunike komite itu sendiri.
Yang paling dekat G20 telah mencapai komunike konsensus sejak invasi Rusia pada bulan Februari adalah "chair's summary" Ini telah dikeluarkan oleh Indonesia, yang memegang Presidensi G20 tahun ini.
Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa kelompok tersebut menghadapi “banyak tantangan, perbedaan pandangan” dan “kesenjangan yang cukup besar” yang perlu dijembatani.
"Terlepas dari fakta bahwa kami menghadapi berbagai tantangan, perbedaan pandangan, terutama sejak awal terdapat gap yang sangat besar sehingga kami harus menciptakan jembatan yang efektif dengan presidensi kami," ujar Sri Mulyani pada Jumat (14/10/2022) dini hari waktu Jakarta.
Sri Mulyani menyebut bahwa tantangan dalam menjalin komunikasi terkait kebijakan makroekonomi dan keuangan negara-negara G20 sudah terlihat sejak pertemuan awal. Namun, sebagai presidensi, Indonesia tetap harus memainkan perannya dalam mendorong pembahasan kebijakan perekonomian di tengah krisis.
Sementara itu, Menteri Keuangan AS Janet Yellen, dalam sebuah pernyataan Kamis kepada IMFC, menyebut perang Rusia di Ukraina "ilegal" dan "tidak perlu," dan menuntut segera diakhiri.
Selain itu, baru-baru ini Yellen juga menyebut China sebagai hambatan terbesar untuk menangani masalah utang pasar negara berkembang.
Terakhir, AS dan Arab Saudi juga terlibat dalam salah satu perselisihan publik terburuk. Tensi tinggi antara Presiden Joe Biden dan pemimpin Arab Saudi terjadi setelah Arab Saudi dan sekutunya melalui organisasi OPEC+, memutuskan untuk memangkas produksi minyak dunia.
