Bisnis.com, JAKARTA - Global Crisis Response Group (GCRG) merupakan sebuah grup yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada April lalu yang terdiri dari 6 Kepala Negara/Kepala Pemerintahan sebagai Champions Group of the GCRG.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama dengan Presiden Senegal, Kanselir Jerman, Perdana Menteri Barbados, Perdana Menteri Denmark, dan Perdana Menteri Bangladesh ditunjuk sebagai anggota Champion group.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan, adanya krisis global utamanya pada sektor pangan, energi, dan keuangan telah mendorong PBB untuk membentuk GCRG.
“Teman-teman sering membaca di media ada 60 negara yang terancam bangkrut, mengalami krisis. Itu nyata terjadi. Jadi betul-betul memang hari ini berbagai krisis global terjadi,” kata Susi dalam Sosialisasi G20 di UGM, Yogyakarta, yang dipantau secara daring pada Rabu (28/9/2022).
Dia menuturkan, tingkat inflasi di sejumlah negara bahkan menyentuh 100 persen lebih. AS, dimana tingkat inflasinya selama ini berada di 1 persen melonjak naik menyentuh 9,1 persen pada Juni 2022. Kejadian luar biasa tersebut kemudian membuat biaya hidup di beberapa negara seperti AS dan Uni Eropa menjadi tinggi sehingga PBB berinisiatif untuk membentuk GCRG.
Hadirnya GCRG diharapkan dapat membantu negara-negara di dunia, baik negara maju maupun berkembang dalam mengatasi dampak dari krisis pangan, energi, dan keuangan, yang utamanya disebabkan oleh konflik Rusia dan Ukraina.
Asal tahu saja, kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia pada Juni 2022 lalu merupakan salah satu inisiatif dari GCRG dalam rangka misi perdamaian.
GCRG juga telah menghasilkan sejumlah kesepakatan. Diantaranya adalah penandatanganan kesepakatan The Black Sea Initiatives antara Ukraina dan Rusia terkait ekspor gandum Ukraina melalui Laut Hitam yang dikuasai Rusia.
Kemudian, dibentuknya Joint Coordination Centre (JCC) di Istanbul, Turki untuk memfasilitasi pelaksanaan hasil kesepakatan tersebut, serta yang terakhir adalah persetujuan terkait masalah pangan dan pupuk atau yang dikenal dengan UN-Russia Food and Fertilizer Agreement.
Persetujuan tersebut dilakukan dalam rangka mendorong produk makanan dan pupuk Rusia kembali ke pasar komersial sebagai kesepakatan tambahan dari The Black Sea Initiative.