Bisnis, JAKARTA - Kalangan perbankan bakal memacu porsi dana murah yang terdiri atas tabungan dan giro (current account saving account) di tengah ancaman kenaikan biaya dana atau cost of fund akibat naiknya suku bunga acuan Bank Indonesia.
Cepat atau lambat, dampak kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia dalam sebulan terakhir terhadap dinamika bisnis bank bakal segera terasa. Oleh karena itu, bank-bank pun mulai mempersiapkan strategi untuk menghadapi hal tersebut.
Reaksi perbankan menyikapi kenaikan suku bunga Bank Indonesia menjadi salah satu sajian analisis dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id edisi Kamis (15/9/2022). Berikut lima ulasan pilihan yang kami sajikan untuk Anda.
1. Bunga BI Naik, Bank Beramai-Ramai Pacu Dana Simpanan Murah
Keputusan bank sentral mengerek suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7RR) adalah sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memitigasi risiko peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dan inflasi volatile food.
Tak hanya itu, keputusan tersebut juga dilakukan untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya. Sebab, hingga kini ketidakpastian pasar keuangan global masih sangat tinggi, sedangkan pertumbuhan ekonomi domestik justru semakin kuat.
Baca Juga
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menyampaikan kenaikan suku bunga acuan 25 basis poin (bps) menjadi 3,75 persen yang dilakukan Bank Indonesia (BI) tersebut sudah mulai berdampak pada suku bunga deposito perseroan.
"Saat ini, kenaikan bunga acuan sudah mulai berdampak kepada bunga deposito BRI, dimulai dari suku bunga negosiasi yang bergerak mengikuti mekanisme permintaan di pasar," ucap Sekretaris Perusahaan BRI Aestika Oryza Gunarto kepada Bisnis, Rabu (14/9).
2. Ambisi Pemerintah Perbesar Kantong Fiskal di Tengah Inflasi
Pemerintah menaikkan target penerimaan pajak pada tahun depan dari rencana awal dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2023, khususnya pada pajak pertambahan nilai (PPN), di tengah peringatan inflasi yang memanas akibat kenaikan harga BBM dan mahalnya harga pangan.
Target pajak itu dipatok menjadi Rp1.718 triliun, naik Rp2,9 triliun atau sekitar 0,39 persen dari RAPBN 2023, yakni Rp1.715,1 triliun. Target pajak terbaru membuat selisihnya semakin tinggi dari outlook penerimaan pajak tahun ini di angka Rp1.485 triliun.
Adapun khusus untuk target PPN yang baru naik signifikan sekitar 24,04 persen menjadi Rp743 triliun dari RAPBN 2023 sebelumnya sebesar Rp599 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yakin target penerimaan pajak 2023 bisa tercapai karena proyeksi kondisi ekonomi yang lebih baik.
Dia pun menyebut bahwa PPN akan menjadi penopang pertumbuhan pajak tahun depan, sejalan dengan keyakinannya bahwa ekonomi yang bertumpu kepada konsumsi akan tumbuh.
3. Mengejar Target Tinggi PDB 2023, Ekonomi Indonesia Harus Berlari
Perekonomian dalam negeri dinilai harus bisa berlari cepat. Hal itu menjadi syarat jika Indonesia ingin mengejar target PDB nominal yang terbilang tinggi. Jika konsumsi rumah tangga termasuk yang jadi andalan, pemerintah harus memastikan sumber pendapatan masyarakat juga bisa meningkat.
Pemerintah harus melakukan perbaikan struktur ekonomi secara maksimal agar target PDB nominal tersebut bisa tercapai. Peningkatan konsumsi domestik harus menggantikan ketergantungan Indonesia dari penerimaan ekspor.
Berdasar kesepakatan antara pemerintah dan DPR RI target PDB Nominal dalam APBN 2023 mencapai Rp21.037,9 triliun. Target PDB Nominal 2023 itu naik hingga Rp3.000 triliun dibandingkan estimasi realisasi tahun ini yang berada di kisaran Rp18.000 triliun.
PDB Nominal 2023 memang sejalan dengan asumsi makro dalam rancangan APBN tahun depan. Namun, ujar Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal, hal itu mensyaratkan pencapaian berbagai asumsi makro. Dengan begitu target PDB yang dipatok bisa terpenuhi.
Target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen pada 2023, yang berada di atas tingkat pertumbuhan masa prapandemi, juga bukan hal mudah untuk dipenuhi.
4. Laju Kencang Jasa Marga (JSMR) Mengaspal di Jalan Bebas Hambatan
PT Jasa Marga (Persero) Tbk masih menjadi pemegang operator tol terbesar di Tanah Air. Jasa Marga merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara Indonesia (BUMN) yang bergerak di bidang penyelenggara jasa jalan tol yang telah 44 tahun lalu berdiri. Hingga saat ini, emiten berkode JSMR ini mengoperasikan total 1.260 kilometer jalan tol di Indonesia dari total konsesi yang dimiliki sepanjang 1.809 kilometer (Km).
Investor Relations Department Head Jasa Marga Milka Theodora mengatakan pada kuartal I tahun 2022, JSMR mencatatkan laba bersih senilai Rp392,8 miliar naik 142,7 persen atau Rp231 miliar dari kuartal sebelumnya. Pendapatan perseroan tumbuh 16 persen secara tahunan menjadi Rp3,2 triliun dimana pendapatan tol naik 15,7 persen (yoy) menjadi Rp2,9 triliun. Adapun kontribusi dari pendapatan usaha lain senilai Rp257,8 miliar atau naik 9,8 persen.
Kinerja positif Jasa Marga khususnya peningkatan pendapatan usaha dan EBITDA disebabkan oleh bertambahnya jumlah jalan tol operasi yang dikelola. Pendapatan JSMR diproyeksi meningkat seiring naiknya volume lalu lintas yang didorong oleh membaiknya mobiilitas masyarakat setelah dilonggarkannya kebijakan PPKM.
Perseroan optimistis mencatatkan kinerja positif pada semester I/2022. Hal ini juga diproyeksikan dalam prediksi kinerja semester I tahun 2022 dengan target pendapatan usaha meningkat 18 persen dan EBITDA meningkat 21 persen dibandingkan pada periode yang sama tahun 2021.
5. Pro Kontra Penghapusan Listrik 450 VA, Subsidi Kian Tinggi
Pro kontra ihwal usulan penghapusan golongan pelanggan listrik bersubsidi 450 volt ampere (VA) terus menyeruak setelah Badan Anggaran DPR RI mendengungkan isu liar tersebut.
Lewat penghapusan itu, golongan pelanggan kelas menengah ke bawah akan dipaksa untuk naik golongan listrik menjadi 900 VA. Perubahan pemakaian daya ini akan berdampak pada meningkatnya konsumsi energi rumah tangga masyarakat kecil.
Sejalan dengan peningkatan konsumsi listrik pada golongan lebih tinggi, maka kocek pelanggan kelas bawah untuk membayar tagihan listrik akan semakin besar. Hal ini dikhawatirkan bakal mengganggu pengeluaran kelompok ini.
Belum lagi, peralihan pelanggan golongan daya 450 VA ke 900 VA berpotensi meningkatkan beban subsidi yang bakal ditanggung pemerintah.
Selama ini, realisasi subsidi listrik terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2023, realisasi subsidi listrik selama kurun waktu 2018–2021 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,1 persen.
