Bisnis.com, JAKARTA – Komisi X DPR dengan ruang lingkup kepariwisataan menyoroti adanya sejumlah masalah di sektor pariwisata yang berada di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), mulai dari minimnya partisipasi sumber daya manusia (SDM) lokal hingga isu kenaikan tiket masuk Pulau Komodo.
Dalam kunjungannya ke Labuan Bajo, Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengaku pihaknya menerima aspirasi terkait terbatasnya akses yang didapat masyarakat lokal dalam mendapatkan peluang dan kesempatan bekerja di Labuan Bajo.
“Ada isu soal SDM, bagaimana nanti kami beri kesempatan lebih besar baik bagi anak-anak muda di Labuan Bajo dan UMKM setempat, untuk bisa diserap produknya dalam hal akomodasi maupun usaha lainnya,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (14/9/2022).
Permasalahan lain yang turut mengemuka adalah sinkronisasi kebijakan antar berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dengan regulasi otonomi daerah, serta peran pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat.
Hetifah juga menemukan sejumlah permasalahan pariwisata di Labuan Bajo, seperti tidak adanya kejelasan standar paket wisata, minimnya pelibatan masyarakat lokal, hingga tidak optimalnya pendapatan daerah dari kedatangan wisatawan.
Selain itu, isu kenaikan tarif tiket masuk Taman Nasional (TN) Komodo juga turut berpengaruh kepada aktivitas wisata di Labuan Bajo.
“Ada situasi [di Labuan Bajo] yang membutuhkan perhatian kita bersama. Kita mendengar banyak masukan dari berbagai stakeholder di Labuan Bajo, agar pariwisata bisa betul-betul memberikan kontribusi secara ekonomi maupun sosial kepada masyarakat lokal," lanjutnya.
Sementara itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diketahui tengah berencana membangun Politeknik Pariwisata di Labuan Bajo dalam mendukung daya saing SDM di bidang pariwisata. Adapun saat ini Poltekpar yang tersedia di Bali, Bandung, Makassar, Lombok, Medan, dan Palembang.
