Bisnis.com, JAKARTA - Janji Pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga baru rumah subsidi masih ditunggu kalangan pengembang mengikuti kenaikan harga bahan baku dan tanah.
Hingga pekan kedua Agustus ini, janji Pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga baru rumah subsidi masih ditunggu kalangan pengembang. Sudah 3 tahun harga rumah subsidi tak mengalami perubahan.
Padahal, harga bahan baku dan juga tanah telah mengalami kenaikan signifikan sejak tahun lalu. Sementara itu, penyesuaian masih terhenti di meja Kementerian Keuangan.
Sejumlah informasi komprehensif pilihan telah tersaji di Bisnisindonesia.id pada Sabtu (12/8/2022). Simak selengkapnya!
1. Saldo Nganggur Pemda di Bank Masih Tersisa Dua Ratusan Triliun
Peringatan pemerintah pusat soal dana pemerintah daerah yang nganggur dan diparkir di perbankan belum menghasilkan dampak yang berarti.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan pemerintah daerah terkait dengan dana yang masih “ngendon” di perbankan dengan jumlah Rp212,4 triliun. Jumlah tersebut hanya berkurang “sedikit” jika dibandingkan Juni 2022. Dana pemerintah daerah yang ngendon di bank pada Juni 2022 tercatat mencapai Rp220,9 triliun.
Selama tiga bulan berturut-turut anggaran pemerintah daerah (pemda) yang "nganggur" atau tersimpan di bank itu masih berada di atas Rp200 triliun. Kondisi tersebut terjadi sejak Mei 2022, saat saldo mencapai Rp200,75 triliun.
Tak mengherankan jika Sri Mulyani kembali mengingatkan soal besarnya dana yang mestinya bisa digunakan pemerintah daerah untuk menggerakkan roda perekonomian.
2. Menakar Dampak Molornya Penyesuaian Harga Baru Rumah Subsidi
Beleid Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kepmen PUPR) No.242/2020 yang kala itu diteken oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada 18 Juni 2019, belum menunjukkan perubahan harga rumah subsidi.
Adapun usulan perubahan harga rumah subsidi yang diajukan sekitar 7 persen. Namun besaran kenaikan harga rumah subsidi sebesar 7 persen ini masih menunggu lampu hijau dari Kementerian keuangan (Kemenkeu).
Terkait besaran kenaikan, tentunya, pemerintah menghitung komponen biaya konstruksi, inflasi, daya beli masyarakat dan juga kondisi makro ekonomi nasional dalam menyusun formulasi harga rumah bersubsidi.
3. Menanti Neraca Perdagangan Surplus Ke-27 dan Cetak Rekor Baru
Awal pekan depan Badan Pusat Statistik akan mengumumkan data neraca perdagangan Indonesia. Jika pengumuman terbaru neraca perdagangan Agustus mencatatkan surplus berarti hal itu merupakan yang ke-27 dan menjadi rekor tersendiri.
Kemungkinan neraca perdagangan kembali surplus masih terbuka seiring kondisi global dan masih tingginya harga komoditas dunia, termasuk komoditas unggulan Indonesia. Walau demikian, bisa saja surplus yang terjadi lebih rendah dari data Juni. Penurunan harga batu bara dan CPO di pasar dunia akan membuat laju surplus perdagangan melambat.
4. Konflik China–Taiwan Punya Efek Terbatas ke Rantai Pasok Global
Ketegangan geopolitik antara China dan Taiwan semakin panas setelah kedatangan Ketua DPR AS Nancy Pelosi hingga memicu latihan militer yang agresif di perairan Taiwan. Hal ini berpotensi menjadi gangguan bagi perdagangan global dan rantai pasok yang belum pulih, meski dampaknya terbatas.
Gangguan pengapalan di Selat Taiwan, jalur perdagangan penting antara Asia Timur dan pasar global, dapat membuat rute makin panjang hingga keterlambatan barang tiba. Yang paling parah, tarif angkutan akan membengkak sebelum ada 'new normal' untuk jalur perdagangan di kawasan itu.
5. Jejak Bisnis Digital Sinar Mas Hingga Kongsi Alibaba
Grup Sinar Mas, menjadi salah satu konglomerasi yang berupaya memperkuat bisnis digital. Langkah ini dilakukan melalui investasi dompet digital DANA melalui PT Elang Andalan Nusantara sebagai pemilik merek.
DANA akan memiliki posisi strategis bagi para lembaga jasa keuangan di bawah naungan PT Sinar Mas Multiartha Tbk. (SMMA). Ke depan, kolaborasi terkait penyediaan layanan pembiayaan, pinjaman online, asuransi, bahkan investasi dalam platform DANA pun terbuka lebar.
