Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mendorong perusahaan sawit hingga Grab untuk memindahkan kantor pusatnya yang ada di luar negeri ke Indonesia.
Hal itu disampaikan Luhut pada acara peluncuran tampilan baru kendaraan listrik Grab Indonesia yakni Grab Electric di Gedung Kemenko Marves, Jakarta, Selasa (12/7/2022).
Dalam sambutannya, Luhut mendorong agar Grab memindahkan kantor pusat (headquarter) ke Indonesia dari Singapura. Dia juga meminta perusahaan sawit untuk memindahkan kantor pusatnya ke Indonesia.
"Grab Electric akan kami dukung terus pokoknya sepanjang untuk Indonesia. Hanya satu permintaan, headquarter-nya dipindah ke sini lagi dari Singapura. Itu kelapa sawit kita suruh pindah juga semua biar Indonesia hebat," kata Luhut, Selasa (12/7/2022).
Adapun, saat ini Grab menjadi salah satu pemain terbesar layanan ride hailing di Indonesia. Perusahaan tersebut juga menyediakan kendaraan listrik dengan jumlah unit armada sebanyak 8.500 unit kendaraan di delapan provinsi beroperasi sejak 2019 hingga saat ini.
Ke depan, Luhut mengungkap akan mengembangkan pilot project konversi sepeda motor ke motor bertenaga listrik untuk penggunaan di dalam negeri. Khususnya, untuk destinasi wisata.
"Dalam dua setengah tahun ke depan kita buat pilot project-nya untuk di Bali, Borobudur dan destinasi wisata. Ini sedang kita kaji," ujar Luhut.
Diberitakan sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa ada perusahaan sawit besar yang punya lahan sangat luas di Indonesia tapi kantornya justru berada di luar negeri.
Luhut mengaku langsung melaporkan temuan itu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal tersebut dia temukan setelah mengurus masalah minyak goreng.
“Begitu Presiden meminta saya manage minyak goreng, orang pikir hanya migor. Tidak. Saya langsung ke hulunya,” kata Luhut, Rabu (27/5/2022).
Luhut menjelaskan bahwa setelah itu dia meminta agar semua yang berkaitan dengan kelapa sawit diaudit. Tujuannya agar dia tahu berapa luas hingga di mana letak kantor perusahaannya.
“Saya lapor Presiden, Pak, headquarters [kantor utama mereka] harus semua pindah ke sini,” jelasnya.
Hal tersebut karena ada perusahaan sawit dengan luas lahan 600.000 hektar di Indonesia tapi kantornya di luar negeri. Akibatnya, pemerintah tidak dapat pajak dari perusahaan tersebut.
“Dia bayar pajak di luar negeri. Not gonna happen. You have to move your headquarters to Indonesia,” tegas Luhut.
