Bisnis.com, JAKARTA - Komisi VI DPR RI sepakat menyetujui usulan penyertaan modal negara (PMN) tahun anggaran 2023 kepada 10 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai Rp73,2 triliun.
PMN untuk BUMN disepakati setelah Komisi VI DPR RI melaksanakan rapat kerja dengan Kementerian BUMN. Adapun, PMN tersebut terdiri dari PMN tunai sebesar Rp69,8 triliun dan PMN non-tunai Rp3,4 triliun
Wakil Ketua Komisi VI Mohamad Hekal mengatakan hampir seluruh fraksi menyetujui rencana PMN yang diusulkan oleh Kementerian BUMN.
"Komisi VI DPR meminta Kementerian BUMN perhatikan seluruh catatan pandangan fraksi-fraksi Komisi VI DPR terkait PMN 2023, dan inisatif corporate action 2022 sebagai bagian tak terpisahkan," jelasnya dalam Rakat Kerja di Komisi VI DPR, Senin (4/7/2022).
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan kementerian yang dipimpinnya akan memastikan PMN tidak hanya menyandarkan keuangan BUMN kepada negara tetapi juga mendapat imbal hasil yang baik.
Erick menambahkan imbal hasil itu dapat tecermin dalam setoran dividen dari BUMN yang diproyeksi mencapai Rp39,7 triliun pada 2022, kemudian naik menjadi Rp43 triliun pada 2023 dan Rp50 triliun pada 2024.
“BUMN merupakan korporasi, harus sehat, pemasukan ke negara maksimal, pelayanan publik dilaksanakan dan intervensi ketika pasar tak seimbang ini kami lakukan,” tuturnya.
Berikut daftar lengkap 10 BUMN yang mendapat suntikan modal atau PMN dengan total nilai Rp73,2 triliun.
Daftar BUMN Penerima PMN 2023 | ||
|---|---|---|
| BUMN | Besaran PMN | Keterangan |
| PT PLN (Persero) | Rp10 triliun | Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk sektor pembangkit, transmisi, gardu induk dan distribusi termasuk didalamnya pelaksanaan program listrik desa dan pembangkit EBT. |
| PT LEN Industri | Rp3 triliun | Pembangunan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal, amunisi, medium tank, kendaraan tempur dan modernisasi senjata sebagai bagian dari pengembangan usaha. |
| PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food | Rp2 triliun | Dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. |
| PT Hutama karya (Persero) | Rp30 triliun | Pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang terdiri atas konstruksi JTTS tahap I dan tahap II. |
| PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau Injourney | Rp9,5 triliun | Penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata dan infrastruktur aviasi. Serta pembebasan lahan dan penyelesaian proyek kawasan KEK Mandalika. |
| IFG | Rp6 triliun | Pelaksanaan penugasan penjaminan KUR yang |
| PT Kereta Api Indonesia (Persero) | Rp4,1 triliun | Untuk memenuhi setoran modal porsi Indonesia dalam penambahan pembiayaan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KJCB). |
| Perum DAMRI | Rp867 miliar | Penyediaan armada untuk penugasan perintis, KSPN, armada bus listrik untuk perkotaan melalui buy the service dan untuk meningkatkan kapasitas bisnis perusahaan. |
| AirNav Indonesia | Rp790 miliar | Mencapai seamless Air Traffic Management (ATM) di kawasan regional serta mendukung program strategis pemerintah melalui modernisasi ATM sistem |
| PT LEN Industri (Persero)/Defend ID (PMN Non Tunai) | Rp838,4 miliar | Memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan. |
| PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food (PMN Non Tunai) | Rp2,6 triliun | Memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan |
