Bisnis.com, JAKARTA– Indonesia memegang peran penting mendorong kebijakan dunia yang mengedepankan kolaborasi berbagai pihak sebagai kunci untuk mewujudkan ekonomi dunia yang inklusif, termasuk menyertakan UMKM dalam rantai nilai global.
Hal ini menjadi salah satu isu yang dibahas para anggota forum bisnis B20, utamanya digugus tugas investasi dan perdagangan (Trade and Investment Task Force), sejalan dengan fokus pembahasan forum G20 tahun 2022 yang dipimpin Indonesia.
Selaku Co-Chair Trade & Investment Task Force B20 pada 2022 Dr. Juan José Daboub mengatakan pandemi Covid-19 yang berlangsung selama dua tahun ini memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian di berbagai negara, termasuk di Indonesia.
Untuk pertama kalinya di ajang G20, Indonesia memiliki kesempatan untuk membentuk kebijakan perekonomian dunia yang inklusif, dengan menyertakan keterlibatan semua pihak, termasuk dalam membantu UMKM.
Dr. Daboub yang pernah menjabat sebagai Managing Director World Bank pada 2006-2010 menilai Indonesia memiliki modal kuat untuk memimpin pembahasan terkait pemulihan ekonomi, di berbagai forum internasional.
Keberhasilan itu, lanjut Dr. Daboub, tidak terlepas dari peran pemerintah dalam pengelolaan ekonomi makro yang baik serta pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). “Kebijakan makroekonomi dan fiskal Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain karena mencerminkan fleksibilitas untuk beradaptasi tanpa mengganggu disiplin selama bertahun-tahun,” tegas Dr. Daboub yang juga merupakan Anggota Dewan Direksi Phillip Morris International (PMI).
Baca Juga
Saat ini sejumlah task force B20 tengah merampungkan pembahasan rekomendasi kebijakan untuk disampaikan kepada G20. Forum B20 yang terdiri dari berbagai perusahaan skala internasional ini merupakan salah satu engagement group dari G20.
Dr. Daboub menyampaikan, PMI bersama para anggota lainnya di bawah pimpinan Arif Rachmat, selaku Chair Trade & Investment Task Force B20, tengah menggodok berbagai rekomendasi kebijakan terkait dengan upaya pemulihan ekonomi. Di samping turut merampungkan pembahasan langkah aksi bersama sebagai bentuk komitmen para anggota B20 mendukung G20 dalam pemberdayaan UMKM.
Menurutnya, meskipun sebagian besar rekomendasi kebijakan B20 ini ditujukan kepada pihak pemerintah, namun sebagai pelaku bisnis, kelompok B20 juga dapat memberikan contoh nyata terhadap kolaborasi, kerja sama global, dan dialog antar pemangku kepentingan mengenai kebijakan dan praktik bisnis yang baik untuk mendorong percepatan pemulihan serta stabilisasi perekonomian global, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.
Salah satu inisiatif Trade and Investment Task Force B20 2022 untuk mendukung target Presidensi G20 Indonesia adalah terkait peran nyata pelaku bisnis dalam B20 untuk mendorong transformasi digital, serta memperluas akses UMKM agar dapat bersaing, dan menjadi bagian dari rantai pasok global melalui Inclusive Closed Loop Ecosystem B20.
Dr. Daboub menyatakan sektor UMKM merupakan urat nadi perekonomian Indonesia. Menurutnya, pelaku usaha dapat memainkan peran penting dalam merealisasikan komitmen ekonomi yang inklusif lewat kemitraan dengan UMKM dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, untuk membekali para UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, teknologi dan jaringan untuk meningkatkan daya saing, baik di dalam negeri maupun dalam rantai nilai global.
PMI termasuk salah satu perusahaan yang mendukung inisiatif B20 dalam meningkatkan kapabilitas UMKM. Afiliasi PMI di Indonesia, PT HM Sampoerna Tbk., telah mengembangkan lebih dari 160.000 UMKM toko kelontong yang tergabung dalam Sampoerna Retail Community (SRC). Melalui berbagai program, toko kelontong anggota SRC didorong untuk mengadaptasi teknologi digital untuk membantu perkembangan bisnis dan meningkatkan daya saing.
“Melalui forum B20, kami turut berkontribusi, baik dalam memberikan saran maupun berbagi pengalaman mengenai upaya nyata kami dalam mendukung pelaku usaha untuk digitalisasi UMKM agar lebih kompetitif dan tidak tertinggal dalam pertumbuhan ekonomi. Kolaborasi antara pelaku usaha dan UMKM juga membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah, berupa kebijakan dan program yang inklusif, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingannya” ujar Dr. Daboub, seperti dikutip dari siaran pers, Senin (20/6/2022).
