Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

DPR Minta Rencana Kenaikan Tarif KRL Ditunda, Ini Alasannya

Komisi V DPR meminta agar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) menunda rencana kenaikan tarif dasar KRL Commuter Line.
Fitri Sartina Dewi
Fitri Sartina Dewi - Bisnis.com 19 Mei 2022  |  06:59 WIB
DPR Minta Rencana Kenaikan Tarif KRL Ditunda, Ini Alasannya
Sejumlah penumpang KRL Commuter Line tiba di Stasiun Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Senin (3/1/2022). ANTARA FOTO - Fauzan

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat meminta agar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) menunda rencana kenaikan tarif dasar KRL Commuter Line.

Toriq beranggapan bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk menaikkan tarif dasar KRL karena berbagai pertimbangan seperti naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok, seperti minyak goreng dan BBM. Selain itu, daya beli masyarakat yang ada di berbagai daerah saat ini dinilai masih rendah akibat dampak pandemi Covid-19.

Agar tidak membebani rakyat, dia mengharapkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebaiknya melupakan Wacana Kenaikan Tarif KRL.

"Untuk sementara waktu sebaiknya Kemenhub juga PT KAI melupakan wacana Kenaikan Tarif KRL. Sebaiknya fokus menjaga pelayanan yang sudah ada dengan anggaran yang diberikan. Sehingga pengguna KAI Commuter Line Jabodetabek bertambah. Setelah turun hampir 20 persen akibat pandemi," kata Toriq dalam keterangan persnya, Rabu (18/5/2022).

Politisi fraksi PKS ini pun sangat menyayangkan ketika Pelaksana Tugas Kepala Sub Direktorat Penataan dan Pengembangan Jaringan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali mengemukakan tentang usulan kenaikan tarif KRL dalam sebuah diskusi. 

"Apa yang dikemukakan pejabat Kemenhub tersebut tidak selaras dengan yang pernah disampaikan Juru Bicara Kemenhub pada awal Maret lalu. Bahwa implementasi penyesuaian tarif KRL tidak akan dilakukan sebelum puasa dan Lebaran. Kemudian kenaikan ini pun akan dikaji kembali setelah lebaran. Jadi, harusnya dikaji dulu," ujarnya.

Atas kondisi tersebut, Toriq menganggap komunikasi terkait wacana penyesuaian tarif KRL antar pejabat di Kemenhub tidak solid. Sebagai mitra kerja, dia meminta hasil kajian terbaru. Bukan hanya hasil survei kemampuan membayar (ability to payment) dan kesediaan pengguna untuk membayar (willingness to pay) kereta api wilayah perkotaan yang lalu saja. 

"Kami sebagai wakil rakyat yang memiliki tugas controlling dan budgeting berhak tahu proyeksi peningkatkan layanan, kapasitas dan fasilitas kereta apa saja yang akan dilakukan oleh PT KAI ketika tarif KRL akan dinaikkan. Benarkah penyesuaian tarif akan menambah ketiganya? Padahal ketika tarif tidak naik sejak 2015, terus terjadi perbaikan yang signifikan," ujar Toriq.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr pt kai Kemenhub krl tarif krl
Editor : Fitri Sartina Dewi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini

back to top To top