Ekonom Celios Bagikan 3 Langkah untuk Setelah Larangan Ekspor CPO Dicabut

Terdapat tiga solusi yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah, segera setelah larangan ekspor CPO dicabut.

Ni Luh Anggela - Bisnis.com

Kamis, 19 Mei 2022 | 20:01

Presiden Jokowi meninjau ketersediaan dan harga kebutuhan pokok di Pasar Rakyat di Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu, 30 Maret 2022 / Istimewa.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dipastikan bakal membuka keran ekspor minyak goreng dan turunannya mulai Senin (23/5/2022) mendatang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pernyataannya menyampaikan, keputusan tersebut diambil pemerintah setelah memperhatikan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini serta mempertimbangkan para tenaga kerja dan petani di industri sawit.

"Saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin, 23 Mei 2022," kata Jokowi, mengutip laman resmi Sekretariat Kabinet RI, Kamis (19/5/2022).

Lantas, apa yang perlu dilakukan pemerintah pasca pencabutan larangan ekspor CPO?

Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyampaikan, ada tiga solusi yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah, segera setelah larangan ekspor CPO dicabut.

Pertama, menugaskan Bulog serta memberikan Bulog kewenangan untuk mengambil alih, setidaknya 40 persen dari total distribusi minyak goreng.

"Selama ini mekanisme pasar gagal mengatur margin yang dinikmati para distributor minyak goreng. Bulog nantinya membeli dari produsen minyak goreng dengan harga wajar dan melakukan operasi pasar atau menjual sampai ke pasar tradisional," kata Bhima kepada Bisnis, Kamis (19/5/2022).

Kedua, Bhima meminta pemerintah agar menghapus kebijakan subsidi ke minyak goreng curah dan menggantinya dengan minyak goreng kemasan sederhana. Sebab, kata dia, pengawasan minyak goreng kemasan jauh lebih murah dibandingkan minyak goreng curah.

Ketiga, jika masalahnya adalah sisi pasokan bahan baku di dalam negeri maka program biodiesel harus mengalah. Selain itu, target biodiesel harus segera direvisi dan pemerintah diminta untuk fokus terlebih dahulu terhadap pemenuhan kebutuhan minyak goreng.

Tak hanya ketiga solusi di atas, Bhima menegaskan perlu adanya penyegaran pejabat pelaksana.

"Tentu tiga kebijakan ini butuh penyegaran pejabat pelaksana, salah satunya melalui reshuffle menteri yang selama ini gagal menyelesaikan masalah minyak goreng," tegas Bhima.