Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan aksi walk out atau boikot yang dilakukan oleh negara barat atas kehadiran delegasi Rusia tidak mengganggu proses diskusi dalam pertemuan kedua Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG) Presidensi G20 Indonesia.
Sebagaimana diketahui, Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Kanada melakukan aksi walk out saat sesi di mana delegasi Rusia sebagai pembicara.
Sri Mulyani mengatakan, aksi walk out negara barat atas kehadiran Rusia tidak mengagetkan karena sudah diantisipasi sebelumnya.
Delegasi Rusia yang hadir dalam pertemuan G20 pada 20 April adalah Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov. Menteri Keuangan AS Janet Yellen pun sebelumnya telah mengatakan akan absen dalam beberapa sesi G20 di Washington jika Rusia hadir.
“Dalam hal ini, tidak mengherankan bagi kita semua, terutama bagi kita sebagai ketua, dan ini telah dilakukan tanpa mengganggu serta dalam hal ini, menimbulkan masalah dalam diskusi kita yang terkait dengan substansi itu sendiri,” katanya dalam konferensi pers virtual, Kamis (21/4/2022).
Sri Mulyani memandang, kehadiran Rusia dan Ukraina, sebagai negara undangan, menjadi penting karena seluruh negara anggota dapat menyampaikan pandangannya masing-masing mengenai risiko ekonomi global dan bagaimana risiko tersebut perlu ditangani.
Baca Juga
“Menariknya, meski dalam hal ini ada kecaman keras terkait perang di Ukraina oleh Rusia, namun semua anggota justru mendasari perlunya kita untuk dapat terus menjaga kerjasama G20 dan multilateral,” katanya.
Pasalnya, dunia saat ini menghadapi proses pemulihan ekonomi yang masih sangat rapuh, terlebih lagi pandemi Covid-19 masih menjadi tantangan.
Gangguan mata rantai pasok menjadi tantangan pemulihan dan perang Rusia dan Ukraina disebut memperburuk kondisi ini dengan mendorong naiknya harga komoditas pangan, energi, dan mineral.
Hal ini menurutnya akan menjadi tantangan bagi para pembuat kebijakan, bagaimana untuk terus mendukung proses pemulihan, sementara inflasi meningkat sangat cepat di banyak negara, sehingga akan memaksa respons otoritas moneter untuk melakukan pengetatan kebijakan moneter.
