Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Top 5 News Bisnisindonesia.id: Kinerja Mal Terusik PPN Hingga Migas Mulai Ngegas

Salah satu faktor yang patut diwaspadai bakal menghambat kinerja pusat perbelanjaan pada tahun ini adalah keputusan pemerintah menaikkan besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% mulai awal bulan ini.
Nurbaiti
Nurbaiti - Bisnis.com 10 April 2022  |  15:41 WIB
Aktivitas pengunjung di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan, Minggu (30/1/2022). Pemerintah Pusat meningkatkan kapasitas mal menjadi 60 persen saat PPKM dinaikkan menjadi level tiga, 8-14 Februari 2022.  - Antara
Aktivitas pengunjung di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Selatan, Minggu (30/1/2022). Pemerintah Pusat meningkatkan kapasitas mal menjadi 60 persen saat PPKM dinaikkan menjadi level tiga, 8-14 Februari 2022. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja pusat perbelanjaan atau mal diprediksi pulih pada tahun ini. Idulfitri menjadi salah satu momen yang mendongkrak naik kinerja pusat perbelanjaan.

Namun, salah satu faktor yang patut diwaspadai bakal menghambat kinerja pusat perbelanjaan pada tahun ini adalah keputusan pemerintah menaikkan besaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% mulai awal bulan ini.

Kebijakan yang tidak populer itu dapat dipastikan mendorong para peritel membebankan tambahan pajak tersebut ke harga-harga barang dan dampaknya menambah berat daya beli masyarakat yang sekarang pun masih ngos-ngosan akibat tekanan pandemi Covid-19 selama 2 tahun terakhir ini.

Ulasan tentang kinerja pusat perbelanjaan atau mal pada tahun ini menjadi salah satu pilihan Bisnisindonesia.id, selain beragam kabar ekonomi dan bisnis yang dikemas secara mendalam dan analitik tersaji dari meja redaksi Bisnisindonesia.id.

Berikut intisari dari top 5 News Bisnisindonesia.id yang menjadi pilihan editor, Minggu (10/4/2022):

 

1.      Eropa Sanksi Batu Bara Rusia, RI Ketiban Untung?

Sanksi Uni Eropa terhadap Rusia memasuki babak lanjutan. Teranyar, kawasan itu berencana melakukan embargo terhadap produk energi Rusia berupa batu bara. Indonesia dapat mengambil untung dari sanksi ini.

Keputusan tersebut merupakan bagian dari perluasan sanksi Barat terhadap negara pecahan Uni Soviet itu. Beberapa sanksi lainnya adalah pemblokiran penuh terhadap empat bank kelas wahid Rusia seperti VTB Bank, Sovcombank, Novikombank, dan Otkritie Bank.

Paket sanksi ini rencananya akan dimulai pada pertengahan Agustus 2022. Ketentuan ini lebih lambat dari yang semula sempat direncanakan. Langkah Eropa tersebut merupakan sanksi pertama yang menyangkut soal energi sejak perang pecah pada 24 Februari 2022.

Sanksi ini bakal menjadi pukulan besar bagi Rusia. Sebab, Negeri Beruang Merah itu merupakan salah satu produsen batu bara terbesar di dunia. BP Statistical Review of World Energy 2021 menemukan bahwa Rusia merupakan pemilik cadangan batu bara terbukti terbesar kedua di dunia.

Rusia disebut memiliki cadangan batu bara sebanyak 162,1 miliar ton, hanya kalah dari Amerika Serikat di urutan pertama pemilik cadangan terbanyak menembus 248,9 miliar ton. Namun demikian, sanksi ini akan memberi pengaruh besar bagi ekspor komoditas tersebut.

Sanksi ini sedikit banyak akan memberikan keuntungan bagi komoditas batu bara Indonesia. Terlebih RI merupakan produsen batu bara terbesar di dunia meski memiliki cadangan di bawah kedua negara di atas yakni 38,84 miliar ton.

 

2.      Kinerja Mal 2022 Terbantu Idulfitri, Terusik Kenaikan PPN

Kajian Colliers International Indonesia menunjukkan bahwa di wilayah DKI Jakarta sepanjang 3 bulan pertama tahun ini tidak terdapat penambahan ruang pusat perbelanjaan baru.

Meskipun demikian, untuk sepanjang tahun ini, konsultan properti global itu melihat bakal ada sejumlah mal baru masuk ke pasar properti ritel.

Mal atau pusat perbelanjaan kelas menengah ke atas ternyata memiliki tingkat hunian rata-rata tinggi, di atas 80%, sedangkan untuk mal kelas menengah ke bawah tingkat hunian umumnya hanya kurang dari 60%.

Secara umum, tingkat hunian relatif masih stabil sepanjang kuartal pertama tahun ini dibandingkan dengan kondisi sepanjang 3 bulan terakhir tahun lalu.

Mengenai tingkat hunian pusat perbelanjaan papan atas yang tinggi hingga lebih dari 80%, Colliers Indonesia melihat hal tersebut disebabkan pengelola atau developernya lebih tanggap terhadap dinamika yang terjadi, sehingga selalu bersedia melakukan update untuk meningkatkan performa.

 

3.      Lima Faktor Hambat Pertumbuhan Ekonomi, Dunia Menuju Resesi?

Mungkinkah dunia tengah menuju resesi? Sama seperti ekonomi global yang bangkit kembali dari pandemi Covid-19, daftar risiko yang terus bertambah mengaburkan prospek ekonomi, meski sebagian besar ekonom masih percaya resesi tahun ini relatif tak mungkin terjadi.

Perang di Ukraina, sanksi terhadap Rusia, kebijakan nol Covid China, lonjakan inflasi, dan kenaikan suku bunga oleh bank sentral Amerika Serikat Federal Reserve berpotensi menghambat pertumbuhan pada tahun ini.

Pertanyaannya, apakah kondisi yang memburuk dan pilihan kebijakan yang dinilai buruk dapat mengarahkan ekonomi global dari perlambatan menjadi kontraksi.

Di AS, Federal Reserve menghadapi tugas sulit untuk mendinginkan inflasi, yang berada pada level tertinggi selama 4 dekade, tanpa menaikkan suku bunga begitu tajam, sehingga menyebabkan resesi.

Secara historis, The Fed telah berjuang untuk melakukan soft landing seperti itu, dengan sebagian besar ekonom berpendapat itu hanya dilakukan sekali, pada 1994, ketika Ketua Alan Greenspan mengawasi penggandaan suku bunga acuan tanpa membunuh pertumbuhan ekonomi.

 

4.      Proyek Migas Mulai 'Ngegas'

Tren kenaikan harga minyak mentah global yang masih bertahan di atas level psikologis US$100 per barel menjadi pemantik bagi perusahaan di sektor pertambangan minyak dan gas (migas) untuk terus berupaya mempercepat penyelesaian proyeknya.

Setidaknya, ada lima proyek hulu migas senilai US$259,3 juta atau sekitar Rp3,6 triliun yang ditargetkan beroperasi pada kuartal II/2022.

Kelima proyek tersebut terdiri atas satu proyek migas Bukit Tua Phase 2B Petronas Carigali Ketapang II dan empat proyek gas yang meliputi Hiu Phase 2 Medco E&P Natuna, Jumelai Pertamina Hulu Mahakam, Baru Gas Plant Modif to Tenayan Plant EMP Bentu, serta OPL South Sembakung JOB PMEP Simenggaris.

Proyek Bukit Tua Phase 2B diproyeksikan akan beroperasi pada bulan ini, sedangkan tiga proyek lainnya berupa Phase 2, Jumelai, dan Baru Gas Plant Modif to Tenayan Plant akan beroperasi pada Mei, serta satu proyek OPL South Sembakung akan beroperasi pada Juni 2022.

Berdasarkan perhitungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), dari kelima proyek itu akan memberikan potensi tambahan produksi minyak sebesar 14.000 barel per hari (bopd) dan gas sebanyak 179 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd).

Dengan beroperasi kelima proyek migas tersebut, diharapkan dapat memacu kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) lainnya untuk mempercepat penyelesaian proyek-proyeknya, meskipun sejumlah tantangan masih mengadang.

 

5.      Pengalihan Hak Kelola Blok Migas Aceh Utara Kian Dekat

Dalam pengelolaan minyak dan gas bumi di Tanah Air, pemerintah sejatinya melibatkan peran serta daerah dan nasional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi.

Participating interest (PI) 10% tersebut merupakan besaran maksimal 10% kepemilikan saham pada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas yang wajib ditawarkan kepada BUMD atau BUMN.

Nyatanya, hingga kini masih banyak daerah yang belum dilibatkan dalam pengelolaan wilayah kerja migas, meskipun aturannya sudah jelas.

Berdasarkan data Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (Adpmet), sampai saat ini baru beberapa daerah yang telah berhasil mendapatkan hak partisipasi dalam pengelolaan wilayah kerja migas yakni Jawa Barat melalui PT Migas Hulu Jabar yang mengelola PI 10% di Blok ONWJ, Kalimantan Timur di Blok Mahakam, dan Kepulauan Riau melalui PT Pembangunan Kepri di WK North West Natuna.

Namun demikian, Adpmet terus mendorong agar daerah bisa segera mendapatkan haknya untuk ikut berpartisipasi mengelola wilayah kerja migas di daerahnya, meskipun itu tidak mudah.

Untuk pengelolaan Blok B di Kabupaten Aceh Utara, misalnya, Pemprov Aceh diketahui telah memberikan kesempatan kepada Kabupaten Aceh Utara melalui badan usaha milik daerah yakni PT Pase Energi Migas (PEM) atau PT Pase Energi NSB untuk pengelolaan 10% PI dari PT Pema Global Energi (PGE) sebagai pemegang penuh pengelolaan Blok B.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

migas pusat perbelanjaan Top 5 News Bisnisindonesia.id

Sumber : Bisnisindonesia.id

Editor : Nurbaiti

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top