Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berharap di tahun 2022 Indonesia dapat kembali ke upper middle income, sehingga untuk kembali ke status tersebut pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,2-5,5 persen baik secara nasional maupun wilayah. Kendati demikian, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan tantangan pertama yang perlu dijawab yaitu recovery gap dalam pemulihan ekonomi di Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), data Recovery Gap Antar Provinsi menunjukkan bahwa Maluku Utara, Papua, dan Sulawesi Tengah adalah provinsi yang mampu tumbuh 'double digit' di tahun 2021, sedangkan Bali dan Papua Barat masih terkontraksi dan belum mampu pulih.
Kemudian, untuk subsektor industri masih terkontraksi sedemikian rupa seperti industri logam, komputer, barang, dan industri pengolahan lainnya.
Tantangan kedua, PDB riil per kapita belum kembali ke level pra-krisis.
Walaupun PDB nominal per kapita tahun 2021 sudah berada diatas level pra-krisis, yaitu Rp62,2 juta jika dibandingkan dengan tahun 2019 Rp59,3 juta, namun Suharso mengatakan PDB riil per kapita tahun 2021 masih di bawah pra-krisis yaitu Rp 40,8 juta dimana di tahun 2019 mencapai Rp 41 juta.
Di saat yang bersamaan, Indonesia juga masih mengalami scarring effect pasca Covid-19, terutama pada sektor ekonomi dan sosial.
"Kita masih mengalami scarring effect pasca Covid pada ekonomi dan sosial seperti penurunan produktivitas, learning loss dan job loss, serta pemulihan dunia usaha yang lambat dan yang penting juga sebenarnya terkait dengan pembenahan sistem kesehatan nasional kita yang sampai hari ini sedang mengalami perbaikan," ungkap Suharso dalam Diskusi Publik Forum Masyarakat Statistik: Kinerja Pertumbuhan Ekonomi di Masa Pandemi, Senin (21/2/2022).
Di sisi lain, kondisi pengangguran Indonesia perlahan mengalami perbaikan, tercermin dari jumlah pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mengalami penurunan seiring dengan pemulihan ekonomi dan kembali berjalannya aktivitas masyarakat selama diterapkannya kebijakan PPKM Leveling.
Kondisi kemiskinan yang tercermin dari Tingkat Kemiskinan juga mengalami perbaikan. Kendati demikian, tingkat pengangguran dan kemiskinan belum dapat kembali ke masa sebelum pandemi Covid-19.
Tantangan lainnya adalah risiko global terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2022-2023. Misalnya, risiko varian baru Covid-19 dan potensi pandemi menjadi endemi.
Kemudian, ekonomi global yang diperkirakan lebih lambat dibanding tahun 2021, sehingga memberikan risiko hard landing untuk negara berkembang.
Selain itu, isu perubahan kebijakan China yang mempercepat proses pengalihan energi terbarukan atau ramah lingkungan yang menimbulkan peningkatan risiko dalam keuangan, dengan banyak perusahaan padat karbon menghadapi profitabilitas yang lemah dan kerentanan likuiditas.
The Fed yang berencana akan melakukan tapering off dan normalisasi suku bunga dalam waktu dekat juga memberikan tantangan terhadap perekonomian Indonesia.
Kendati demikian, Suharso berharap, Indonesia bisa lebih tahan menghadapi perkembangan The Fed ini.
