Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Kembali Dapat Gugatan di MK

Dalam petitumnya, penggugat berpandangan bahwa pembentukan UU HPP bertentangan dengan UUD sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Wibi Pangestu Pratama
Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com 24 Januari 2022  |  17:06 WIB
Polisi berjaga di sekitar Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (14/6/2019). - Bisnis/Felix Jody Kinarwan
Polisi berjaga di sekitar Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (14/6/2019). - Bisnis/Felix Jody Kinarwan

Bisnis.com, JAKARTA — Gugatan uji formil atau judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP kembali masuk ke Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan informasi di situs Mahkamah Konstitusi (MK), Dr. Ir. Priyanto, S.H., M.H., M.M., C.L.A., C.I.R.P., C.T.L.C. mengajukan gugatan judicial review atas UU HPP. Permohonan awal Pengujian Formil atas UU HPP terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 masih tercatat dengan nomor registrasi 0/PAN-PUU.MK/2022.

Dalam petitumnya, Priyanto berpandangan bahwa pembentukan UU HPP bertentangan dengan UUD sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dia pun menilai bahwa aturan perpajakan itu tidak memenuhi standar baku sehingga cacat formal.

"UU HPP tidak hanya mengatur hal baru, tetapi juga melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam UU Ketentuan Umum Perpajakan [KUP], UU Pajak Penghasilan [PPh], UU Pajak Pertambahan Nilai [PPN], UU Cukai," tulis Priyanto dalam permohonannya, dikutip pada Senin (24/1/2022).

Dia menilai bahwa jika pembentukan UU HPP dalam rangka melakukan kodifikasi, maka pengambilan metode sesuai UU Nomor 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) adalah dengan membuat UU baru yang memuat seluruh materi dari UU yang terkait degan pajak. Bukan hanya itu, menurutnya, aturan-aturan lain terkait pajak harus dihapus agar taat asas.

"Kemudian mencabut semua UU yang terkait pajak sehingga tidak ada lagi UU lain yang berhubungan dengan pajak, sebab UU itu telah dilebur menjadi satu UU," tulis Priyanto.

Sebelumnya, Advokat Muhtar Said turut melayangkan gugatan terhadap UU HPP di MK. Dalam permohonannya, dia menilai bahwa UU HPP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak terdapat perbaikan dalam waktu dua tahun.

Meskipun begitu, berdasarkan putusan perkara nomor 69/PUU-XIX/2021, Muhtar tercatat menarik kembali permohonan gugatan itu. Hal tersebut diputus dalam rapat permusyawaratan hakim yang dihadiri sembilan hakim konstitusi, di antaranya Ketua MK Anwar Usman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

mahkamah konstitusi UU HPP
Editor : Hadijah Alaydrus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

To top