Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kemenaker Canangkan 3 Resolusi Hadapi Tantangan 2022, Apa Saja?

Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan tiga resolusi besar untuk menghadapai berbagai tantangan bidang ketenagakerjaan tahun ini.
Amanda Kusumawardhani
Amanda Kusumawardhani - Bisnis.com 03 Januari 2022  |  15:05 WIB
Kemenaker Canangkan 3 Resolusi Hadapi Tantangan 2022, Apa Saja?
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. - Kemnaker
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan mencanangkan tiga resolusi memasuki awal tahun ini untuk mengantisipasi berbagai tantangan di bidang ketenagakerjaan.

"Banyak pekerjaan rumah yang harus kita lakukan untuk segera kita benahi dan mengantisipasi berbagai tantangan yang ada, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita memerlukan resolusi baru," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, dikutip dari keterangan resminya, Senin (3/1/2022). 

Resolusi pertama, pelaksanaan sembilan lompatan ketenagakerjaan sebagai terobosan di dalam pemulihan ekonomi nasional dari sisi pembangunan ketenagakerjaan.

Sembilan terobosan tersebut mencakup transformasi BLK;  link and match ketenagakerjaan; transformasi program perluasan kesempatan kerja; pengembangan talenta muda; perluasan pasar kerja luar negeri; visi baru hubungan industrial; pengembangan ekosistem digital ketenagakerjaan; dan reformasi birokrasi. 

"Saya meyakini bahwa pelaksanaan yang baik terhadap sembilan lompatan ketenagakerjaan akan menjadi modal dasar bagi kita untuk menjalankan amanah besar Jaminan Kehilangan Pekerjaan di tahun 2022," ujarnya.

Resolusi kedua, Kemenaker menekankan reformasi birokrasi. Dalam konteks ini, Ida menginstruksikan agar dilakukan penyempurnaan dan perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan yang dirasakan masih menghambat, multitafsir dan tumpang tindih. 

Sementara dalam hal penataan struktur organisasi dan tata laksana dan SDM Aparatur, ia meminta untuk segera menyelesaikan regulasi tata organisasi UPTP, proses bisnis dan SOP dan permasalahan/persoalan dalam konteks transisi jabatan struktural ke fungsional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

ketenagakerjaan Kemenaker
Editor : Amanda Kusumawardhani
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top