Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Covid-19 Varian Omicron Menghantui Penerbitan Surat Utang pada 2022

Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan pembiayaan pada 2022 tidak akan sebesar proporsi pembiayaan tahun ini. Namun, dia meminta pemerintah mewaspadai masuknya Covid-19 varian Omicron.
Tenaga medis berkomunikasi menggunakan walkie-talkie saat merawat pasien positif Covid-19 di ruang isolasi Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta, Rabu (13/5/2020)./Antararnrn
Tenaga medis berkomunikasi menggunakan walkie-talkie saat merawat pasien positif Covid-19 di ruang isolasi Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta, Rabu (13/5/2020)./Antararnrn

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah berpotensi mengurangi penerbitan surat utang pada 2022. Namun, merebaknya Covid-19 varian Omicron membuat semua pihak perlu waspada. 

Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan pembiayaan pada 2022 tidak akan sebesar proporsi pembiayaan tahun ini. Hal itu terjadi akibat belanja terkait penanganan Covid-19 akan mulai dikurangi sehingga membuat rendahnya defisit pada APBN.

Per Oktober 2021, defisit APBN baru tercatat sebesar 3,29 persen terhadap PDB dari target APBN sebesar 4,85 persen terhadap PDB. Rendahnya penyerapan belanja menjadi salah satu penyebab utama rendahnya defisit, diikuti oleh membaiknya kinerja penerimaan.

"Dengan kondisi tersebut, diperkirakan kebutuhan pembiayaan di tahun 2022 tidak akan sebesar pembiayaan di tahun ini, terutama karena beberapa proporsi belanja terkait dampak ekonomi pandemi mulai dikurangi," jelas Josua kepada Bisnis, Senin (29/11/2021).

Namun, dia mengingatkan masih ada risiko pembiayaan meningkat kembali apabila terjadi peningkatan kasus Covid-19 ke depannya. Apalagi, kini baru ditemukan varian baru Omicron, yang pertama kali muncul di Afrika Selatan.

Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah untuk mengantisipasi dan mencegah adanya penyebaran varian baru tersebut ke tanah air. Apabila varian baru terlanjur merebak, seperti varian Delta pada pertengahan tahun ini, Josua menyebut pemerintah akan kembali melakukan pembatasan aktivitas masyarakat dan bisa berdampak pada ekonomi.

"Bila hal ini terjadi, maka kinerja penerimaan akan menurun, diikuti oleh kenaikan kebutuhan belanja, sehingga defisit meningkat. Bila risiko ini dapat dibatasi. Maka besar kemungkinan kebutuhan pembiayaan surat utang akan menurun tahun depan sehingga ke depannya proporsi belanja pembayaran bunga dapat berkurang," ucapnya.

Pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan bahwa pembiayaan anggaran hingga Oktober 2021 mencapai Rp608,3 triliun, turun 34,3 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dari tahun lalu Rp926,3 triliun.

Menurut Menkeu, turunnya pembiayaan anggaran membuat pemerintah akan berupaya untuk tidak menerbitkan surat utang. Dia meyakini APBN yang semakin membaik mampu memenuhi berbagai kebutuhan pembiayaan.

"Pembiayaan kita juga mengalami penurunan, ini berarti kita akan menjaga tidak mengeluarkan surat utang apabila tidak dibutuhkan. Dan kita akan coba konsolidasi secara disiplin," ujar Sri Mulyani, Kamis (25/11/2021).


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper