Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pengamat Sebut Pemajakan Natura untuk Karyawan sebagai Win-Win Solution

Pemerintah akan memberlakukan pengenaan pajak natura, atau pemberian barang bukan dalam bentuk uang (kenikmatan) dari perusahaan kepada karyawan.
Dany Saputra
Dany Saputra - Bisnis.com 11 November 2021  |  01:02 WIB
Pengamat Sebut Pemajakan Natura untuk Karyawan sebagai Win-Win Solution
Para pelaku dapat melapor pajak secara online. - Foto: istimewa
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Rencana pemerintah untuk menarik pajak natura, atau fasilitas bukan uang yang diterima karyawan dari tempat bekerja, dinilai bisa meminimalisasi percekcokan di level Wajib Pajak (WP).

Lembaga riset Indonesia Economic Fiscal (IEF) menilai rencana kebijakan ini bisa meringankan beban biaya pajak dari perusahaan atau tempat kerja yang telah menyediakan natura untuk karyawan. Namun demikian, sampai saat ini natura tidak dianggap sebagai penghasilan sehingga tidak ada besaran pajak yang berlaku.

Direktur Eksekutif IEF Research Institute Ariawan Rahmat berpendapat bahwa wajar apabila adanya pemajakan natura karena manfaatnya dirasakan oleh pengguna, atau karyawan itu sendiri.

"Artinya perusahaan sudah mengeluarkan natura dan di satu sisi bisa menjadi beban biaya [pajak] bagi corporate structure-nya. Tetapi, di sisi lain, otomatis si penerima atau karyawan seperti mendapatkan tambahan [manfaat] kemampuan ekonomis. Ya sudah sepatutnya dipajaki. Harusnya ini adalah semacam win-win solution," ujar Ariawan di Jakarta, Rabu (10/11/2021).

Ariawan menduga pemerintah telah melihat adanya dispute (perselisihan) perpajakan, di mana perusahaan banyak memberi natura tanpa dikenakan pajak. Hal inilah yang mendorong rencana pengenaan pajak natura.

Sebelumnya, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal menjelaskan bahwa pemerintah akan memberlakukan pengenaan pajak natura, atau pemberian barang bukan dalam bentuk uang (kenikmatan) dari perusahaan kepada karyawan.

Dengan aturan baru tersebut, dia mengatakan natura nantinya akan dihitung sebagai penghasilan karyawan, juga dapat dibebankan sebagai biaya bagi perusahaan.

"Contoh, jika ada direksi atau pemegang saham mendapatkan fasilitas rumah atau mobil, maka akan dihitung sebagai penghasilan, nanti akan kita atur tata cara menghitungnya seperti apa, dan kemudian boleh dibebankan sebagai biaya," kata Yon dalam acara Media Gathering, Rabu (3/11/2021).

Yon menyampaikan, pemerintah akan mengatur lima kelompok natura yang akan dikecualikan dari pengenaan pajak. Pertama, penyediaan makan/minum, bahan makanan/minuman bagi seluruh pegawai.

Kedua, natura di daerah tertentu. Ketiga, natura karena keharusan pekerjaan, contoh: alat keselamatan kerja atau seragam.

Keempat, yaitu natura yang bersumber dari APBN/APBD/APBDes, serta kelima yaitu natura dengan jenis dan batasan tertentu.

"Nanti pembagiannya kita atur, ada nanti yang akan menjadi bagian dalam aturan dan mana yang nggak. Yang jelas, [akan diatur] jenis dan batasan pajaknya," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pajak bonus penerimaan pajak
Editor : Hafiyyan
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

back to top To top