Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Ini Kendala Pengembangan Kawasan Industri di Luar Jawa

Pengembangan kawasan industri di luar Jawa semakin menjanjikan, seiring dengan masuknya investasi asing. Sebut saja Maluku Utara dan Sulawesi Tengah yang masuk lima besar penerima penanaman modal asing (PMA) pada Januari–September 2021, masing-masing US$1,9 miliar dan US$1,8 miliar.
Reni Lestari
Reni Lestari - Bisnis.com 10 November 2021  |  13:08 WIB
Kawasan industri di Kawasi, Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara. - Antara/Abdul Fattah
Kawasan industri di Kawasi, Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara. - Antara/Abdul Fattah

Bisnis.com, JAKARTA – Pengembangan kawasan industri di luar Jawa semakin menjanjikan, seiring dengan masuknya investasi asing. Sebut saja Maluku Utara dan Sulawesi Tengah yang masuk lima besar penerima penanaman modal asing (PMA) pada Januari–September 2021, masing-masing US$1,9 miliar dan US$1,8 miliar.

Namun demikian, masih ada sejumlah kendala yang perlu diselesaikan, seperti ketersediaan infrastruktur dan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan industri di wilayahnya.

Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar mengatakan, pengembangan kawasan industri di daerah umumnya terganjal rencana tata ruang wilayah (RTRW).

“Banyak daerah-daerah yang tata ruangnya belum ada pengesahan, sehingga tidak bisa dijadikan kawasan industri,” kata Sanny kepada Bisnis belum lama ini.

Dia mencontohkan, Kawasan Industri Kemingking di Provinsi Jambi yang telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), tetapi pemerintah daerahnya belum mengesahkan RTRW untuk kawasan industri.

Selain itu, pemerintah daerah juga diimbau untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, khususnya terkait prosedur dan birokrasi perizinan. Hal lainnya yakni jaminan keamanan, baik dari pemda, Kepolisian, maupun pihak terkait lainnya.

Sanny juga menggarisbawahi penyusunan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja yang selaras dengan aturan induknya.

Mengenai implementasi online single submission, kata dia, sejauh ini masih perlu dilakukan pembenahan, terutama dari sisi infrastruktur digital.

“Undang-undang saja tidak cukup. Memang di satu sisi memberikan harapan, namun implementasinya yang lebih penting. Apalagi dikaitkan dengan online single submission,” ujarnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kawasan industri
Editor : Lili Sunardi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode Bisnis Indonesia Logo Epaper

BisnisRegional

To top