Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah berhasil membawa komitmen investasi senilai US$44,6 miliar atau setara dengan Rp637,7 triliun, dari lawatan ke Uni Emirat Arab (UEA) dan Glasgow untuk KTT COP26.
Komitmen investasi yang dibawa pulang oleh rombongan Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta menteri dan pejabat lainnya itu lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya sebesar US$32,7 miliar. Ke depannya, investasi ini dinilai harus bisa mendorong pertumbuhan PDB, berikut transfer teknologi dan pembukaan lapangan kerja yang lebih luas.
Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan komitmen investasi dari lawatan luar negeri ini akan berdampak secara jangka menengah ke panjang. Pasalnya, komitmen penanaman modal tersebut diperkirakan paling cepat akan dipenuhi di 2022 mendatang.
"Penanaman modal asing dari komitmen tersebut diharapkan mampu membantu peningkatan investasi di Indonesia, yang pada gilirannya akan membantu proses pertumbuhan ekonomi," jelas Josua kepada Bisnis, Senin (8/11/2021).
Arus investasi yang diperkirakan besar berkat komitmen tersebut dinilai juga harus mendorong keterlibatan investasi oleh usaha domestik. Hal ini diwujudkan dengan menyiapkan regulasi terkait dengan transfer teknologi, terutama untuk investasi-investasi asing bernilai tambah tinggi yang akan masuk.
Josua mengatakan pemerintah perlu mendorong hal-hal tersebut agar tercipta spillover effect yang lebih besar dari investasi asing di masa mendatang.
Baca Juga
Selain transfer teknologi, komitmen kerja sama bisnis dan investasi asing ini diharapkan bisa mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih besar. Khususnya, bagi tenaga kerja domestik. Hal ini sesuai dengan semangat reformasi struktural.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengatakan hal itu bisa didorong dengan lebih banyak mendatangkan investasi di sektor sekunder atau industri manufaktur.
"Mendorong investasi di sektor sekunder [industri manufaktur] menjadi penting dalam upaya mendorong penanama modal asing di tahun ini dan juga tahun depan," jelas Yusuf, Senin (8/11/2021).
Dalam proses realisasinya ke depan, Yusuf menegaskan pemerintah perlu mengawal proses end-to-end agar hambatan yang kerap dihadapi investor bisa terselesaikan dengan cepat. Peran Satuan Tugas (Satgas) Investasi yang dipimpin Menteri Investasi, Wakil Jaksa Agung, dan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), bersifat sentral dalam hal pengawalan investasi ini.
Sebelumnya, menurut Sekretariat Negara (Setneg), lawatan Presiden ke UEA menghasilkan komitmen bisnis dan investasi senilai US$32,7 miliar. Di antaranya seperti kerja sama antara Indonesia Investment Authority (INA) dengan Abu Dhabi Growth Fund (ADG), INA dan DB World, floating solar panel antara Masdar dan Pertamina, refinery Balikpapan, manufaktur dan distribusi vaksin dan bio product.
Selanjutnya, berbagai kesepakatan G42 dengan mitra di Indonesia, antara lain di bidang smart cities, telekomunikasi, pengembangan laboratorium genomic, dan lain sebagainya.
Jumlah investasi tersebut ternyata lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya. Bahlil lalu membagikan update dari komitmen penerimaan modal yang berhasil digolkan, Minggu (7/11/2021), yang ternyata telah mencapai US$44,6 miliar atau Rp637,7 triliun.
Di dalamnya, terdapat nilai investasi dari MoU antara Kementerian Investasi/BKPM dengan Air Products Amerika Serikat (AS) senilai US$15 miliar. Lalu, ada komitmen yang mengalir dari pertemuan menteri dan BUMN di tengah Expo 2020 Dubai, dan di sela-sela KTT COP26 di Glasgow, Skotlandia.
Berikut ini 15 perjanjian kerja sama dan kesepakatan strategis yang bisa dirangkum Bisnis dari lawatan Presiden Jokowi dan rombongan:
(1) Nota Kesepahaman (MoU) antara Anwar Gargash Diplomatic Academy dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia;
(2) Nota Kesepahaman (Mou) antara Bank Sentral Persatuan Emirat Arab dan Bank Indonesia mengenai kerja sama di bidang sistem pembayaran dan inovasi keuangan digital;
(3) Nota Kesepahaman (Mou) untuk saling pengakuan sertifikat kelayakan untuk tingkat pelatihan, sertifikasi dan kerja shift untuk personel pelaut;
(4) Nota Kesepahaman (Mou) antara Badan Kredit Ekspor UEA dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero);
(5) Nota Kesepahaman (Mou) Kemitraan Strategis antara PT Garuda Indonesia dan Emirates Airlines, dilakukan;
(6) Nota Kesepahaman (Mou) tentang Perjanjian Kerangka Kerja Investasi Bersama antara Indonesia Investment Authority (INA) dan Abu Dhabi Growth Fund (ADG);
(7) Perjanjian Aliansi Strategis Pengembangan Pelabuhan antara Indonesia Investment Authority (INA) dan DP World;
(8) Perjanjian Kerjasama & Kemitraan Investasi Refinery Unit Balikpapan antara PT Kilang Pertamina Internasional - Mubadala Petroleum - Indonesia Investment Authority (INA);
(9) Instrumen ratifikasi perjanjian untuk promosi dan perlindungan saling investasi;
(10) Instrumen pengesahan perubahan perjanjian penghindaran pajak berganda;
(11) Kesepakatan pertukaran catatan tentang amandemen Pengaturan Koridor Perjalanan Aman (Saling mengakui sertifikat PCR dan vaksin serta kerja sama antarplatform digital);
(12) Kesepakatan Kerja Sama Pembangunan Proyek Floating Solar Panel antara Masdar dan Pertamina New Renewable Energy;
(13) Nota Kesepahaman (Mou) antara Hayat Biotech dan Bio Farma;
(14) Nota Kesepahaman (Mou) antara Smartfren Telcom dan PT Amara Padma Sehati dengan G42 Investments AI Holdings RSC Ltd.;
(15) Nota Kesepahaman (MoU) antara BKPM dan Air Products and Chemicals, Inc (APCI).
