Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkapkan pemerintah tengah melakukan proses audit terkait pembengkakan biaya pada proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung (KCJB).
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyampaikan angka pasti pembengkakan biaya dari proyek kerja sama dengan pemerintah China tersebut masih menunggu hasil audit. Arya menjelaskan hasil audit ini utamanya untuk memperjelas tambahan biaya akibat masalah pembebasan lahan dan adanya perubahan desain kondisi geografis serta geologis.
“Akan ditetapkan angkanya setelah audit BPKP. Audit ini akan selesai sampai Desember 2021. Kita jaga supaya nggak ada kelebihan anggaran atau potensi korupsi penyelewengan. Kami akomodir. Makanya kami dari kementerian BUMN sudah meminta audit dari BPKP,” ujarnya, Minggu (10/10/2021).
Menurutnya, Audit harus dilakukan terlebih dahulu untuk selanjutnya menentukan jumlah dana yang timbul untuk menyelesaikan proyek kereta cepat.
Degan demikian, pemerintah sudah mendapat angka bersih proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebelum mengguyur bantuan.
"Kami minta audit, mudah-mudahan selesai Desember ini. Nggak ada namanya angka bisa muncul secara clear. Audit dulu BKKP. Baru dari sana hasil auditnya kita akan dapat yang dibutuhkan,” terangnya.
Baca Juga
PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mendukung usulan Komisi VI DPR untuk dilakukan audit investigatif atas perkara pendanaan Proyek Strategi Nasional (PSN), Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI pada bulan lalu, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo menyebut pihaknya sudah membicarakan opsi tersebut dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Selain itu, Didiek juga mengusulkan legislator menjadwalkan pertemuan secara tertutup agar persoalan bisa dikaji lebih mendalam.
"Kami dari KAI mendukung jika diberikan kesempatan secara tertutup sehingga kami pun bisa mengundang konsultan secara faktual apa yang terjadi, apa yang sudah terjadi dan apa yang dilakukan ke depan. Karena ada beberapa hal yang tidak perlu diketahui oleh publik," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, disampaikan bahwa proyek itu mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) yang diperkirakan mencapai US$4,9 miliar atau setara Rp69 triliun hingga komunikasi yang kurang baik antara konsorsium China dan Indonesia.
Koordinasi antara dua konsorsium di bawah payung PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), kata Didiek, juga tak berjalan mulus padahal pengerjaan PSN masih panjang. Saat ini, tambah dia, konstruksi proyek baru mencapai 77,9 persen sejak dimulai pada 9 Juni 2018 sementara ditargetkan beroperasi secara komersial pada awal 2023.
"Jadi bapak pimpinan [DPR] selama ini komunikasi antara pihak Indonesia dengan Cina itu tidak smooth," sebutnya.
Saat ini KCIC terdiri dari dua konsorsium. Pertama, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang berisi sejumlah perusahaan pelat merah di dalamnya. Secara komposisi saham, PT Wijaya Karya (Persero) memiliki 38 persen, kemudian KAI 25 persen, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. 12 persen, dan PTPN VIII 25 persen. Jadi, total saham PSBI sebesar 60 persen di KCJB.
Kedua, konsorsium China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd. dengan kepemilikan sebesar 40 persen. Konsorsium ini terdiri atas lima perusahaan, yakni CRIC dengan saham 5 persen, CREC sebanyak 42,88 persen, Sinohydro 30 persen, CRCC 12, dan CRSC 10,12 persen.
Sementara itu di internal konsorsium Indonesia, dia menilai Wijaya Karya sebagai pimpinan proyek KCJB kurang tepat mengingat perseroan adalah BUMN di sektor konstruksi dan bukan perkeretaapian.
Namun, secara aset Wijaya Karya mencatatkan sahamnya sebesar 38 persen yang berarti paling tinggi dari KAI, PTPN VIII, dan Jasa Marga.
"Pimpinan [DPR] bisa membayangkan lead dari pada proyek ini adalah Wijaya Karya itu perusahaan apa? Konstruksi. Sekarang yang dibangun apa? Kereta api, orang saya itu orang kereta api, ini diambil konstruksi. Nyambung enggak nih bahasanya? Sekarang mari kita luruskan apa yang selama ini belum lurus," imbuh Didiek.
