Bisnis.com, JAKARTA – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas memastikan komitmen bank anggota Himpunan Bank Negara (Himbara) untuk tetap mendukung pembiayaan di industri hulu migas.
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan bahwa keberadaan industri hulu migas beserta penunjangnya telah memberikan dukungannya bagi kelangsungan industri perbankan nasional.
Sejak 2008 dan sampai saat ini, terdapat beberapa ketentuan dari pemerintah maupun SKK Migas yang mewajibkan industri hulu migas untuk memanfaatkan jasa perbankan nasional.
Pemerintah pun memberikan kesempatan yang lebih khusus kepada bank BUMN untuk menampung dana abandonment site restoration (ASR) hulu migas.
“Kompetisi memperebutkan pembiayaan investasi sektor energi semakin ketat seiring dengan international oil company [IOC] yang mulai melakukan investasi di sektor EBT, sehingga mengurangi porsi investasi di sektor hulu migas. Selain menjadi tantangan, ini menjadi peluang bagi industri perbankan nasional dan sumber pembiayaan lokal lainnya untuk mengambil porsi investasi hulu migas yang lebih besar,” katanya, Minggu (22/8/2021).
Dwi menuturkan, sejak 2009 pemerintah telah menetapkan regulasi bahwa industri hulu migas harus menyisihkan dana ASR di bank BUMN. Adapun total dana ASR yang telah terkumpul sudah mencapai US$2,5 miliar, atau setara dengan Rp36,25 triliun.
Mengingat kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) eksplorasi sudah mulai melakukan eksploitasi, maka dana ASR tersebut akan terus membesar dan memberikan dukungan penguatan modal bagi bank BUMN.
Sementara itu, untuk periode 2021 diperkirakan kebutuhan pembelanjaan barang dan jasa di hulu migas mencapai Rp50 triliun yang dapat dibiayai perbankan nasional.
“Kami percaya industri perbankan nasional sanggup membiayai kebutuhan pembiayaan industri hulu migas. Kebutuhan pembiayaan hulu migas sekitar Rp200 triliun dapat mendapatkan ruang pembiayaan dari perbankan nasional yang kemampuan pembiayaannya sekitar Rp5.482,5 triliun pada 2020,” ujarnya.
Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN BRI Agus Noorsanto mengatakan bahwa program pemerintah untuk meningkatkan produksi migas nasional adalah berita yang menggembirakan, karena diharapkan dapat menjadikan perbankan sebagai salah satu pertimbangan pembiayaannya.
Dia menjelaskan, porsi pembiayaan sektor pertambangan pada kuartal I//2021 mencapai Rp128 triliun, atau sekitar 12,9 persen dari total pembiayaan secara nasional. Industri hulu migas menjadi salah satu sektor dalam pertambangan yang jumlah pembiayaannya masih relatif kecil.
“Dana hulu migas secara keseluruhan di bank BUMN sekitar Rp200 triliun, dana ini dapat dialokasikan kembali dalam bentuk kredit pembiayaan di KKKS maupun industri penunjang hulu migas,” jelasnya.