Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah masih belum memulai konstruksi fisik pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur meskipun ditargetkan rampung pada 2024.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) belum memasukkan konstruksi IKN baru dalam rencana pagu indikatif tahun depan. Walau demikian, pemerintah tetap menilai pemindahan IKN dibutuhkan.
“[Alasan pemindahan IKN] tidak hanya karena [kepentingan pemerataan] ekonomi, tapi juga lingkungan. [Kondisi lingkungan] Jakarta ini sudah cukup parah, biaya perbaikan [lingkungan Jakarta] jauh lebih tinggi dari pemindahan IKN,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam webinar Ngobrol@TEMPO, Rabu (18/8/2021).
Basuki berujar, alasan dan strategi komprehensif pemindahan IKN hanya diketahui Bappenas. Oleh karena itu, pihaknya hanya akan bergerak setelah ada arahan dari Bappenas.
Di samping itu, Basuki mengatakan bahwa seluruh instansi pemerintah belum memasukkan program pemindahan IKN dalam pagu indikatif 2022. Hal tersebut juga menjadi salah satu catatan rendahnya pagu indikatif Kementerian PUPR.
Basuki sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya masih menyiapkan perangkat lunak atau desain konstruksi IKN baru di Kalimantan Timur. Menurutnya, konstruksi pertama yang akan dilakukan di IKN baru adalah pembangunan istana negara.
Secara umum, lanjutnya, akan ada tiga infrastruktur pertama yang akan dibangun, yakni istana negara, jalan, dan sistem drainase.
“Namun, itu software-nya saja, [kami masih] menunggu pengesahan undang-undangnya dari DPR," ucapnya.
Seperti diketahui, anggaran Kementerian PUPR pada 2022 turun 32,94 persen dari pagu DIPA 2021 senilai Rp149,8 triliun.
Walakin, tiga catatan, yakni pemindahan IKN, food estate, dan kawasan industri terpadu, pada pagu indikatif TA 2022 mengindikasikan pagu indikatif kementerian PUPR 2022 masih dapat bertambah.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan bahwa pihaknya sudah menyelesaikan tahap awal pemindahan IKN, yakni perencanaan program dan pembebasan lahan.
“Kami sedang berhitung dengan baik [terkait program pemindahan IKN], dan kami sedang berpikir untuk mengatasi pandemi dengan baik,” ucapnya.
