Bisnis.com, JAKARTA — Usulan penanaman modal negara (PMN) pada 2022 sebesar Rp72,449 triliun ramai disoal karena dinilai muncul pada waktu yang tak tepat. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pun angkat suara.
Sebelumnya, Kementerian BUMN mengusulkan PMN pada 2022 sebesar Rp72,449 triliun untuk 12 BUMN. Adapun, rencana alokasi PMN pada tahun depan itu difokuskan untuk PMN penugasan (80,7 persen, restrukturisasi akibat pandemi Covid-19 (6,9 persen), dan pengembangan bisnis (12,42 persen).
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan besaran PMN itu bukanlah usul baru mengingat mayoritas di antaranya adalah penugasan lama, bukan usulan yang muncul di tengah masa pandemi sekarang ini.
“Ini penugasan lama. Silakan dilihat. Ada kereta cepat, perumahan murah, tol Tran-Jawa. Ini semua penugasan lama, bukan di zaman saya, tetapi harus saya selesaikan. Lihat saja, kereta api cepat sudah 77 persen progresnya dan tahun depan jadi, LRT tahun depan jadi. Enggak mungkin ini dibiarkan,” tutur Erick dalam sesi diskusi bersama sejumlah pemimpin redaksi, Selasa (13/7/2021) siang.
Erick menuturkan, di tengah kondisi yang terjadi saat ini mau tak mau proyek-proyek tersebut harus dipastikan tetap berjalan.
“Kalau dibilang timing-nya enggak tepat, saya setuju. Tapi ini harus jalan, karena sudah mau selesai, bukan sesuatu yang baru,” tegas Erick.
Lebih lanjut, Erick mengatakan besaran PMN yang diajukan oleh BUMN tidaklah sebanding dengan kontribusi BUMN. Berdasarkan data BUMN, kontribusi perusahaan pelat merah mencapai lebih dari Rp3.200 triliun. Namun, PMN yang diajukan hanya sekitar 4 persen dari kontribusi BUMN ke negara.
“Kita selalu dipersepsi jelek seakan-akan kita minta PMN, karena itu saya selalu menyampaikan: Ini lho kontribusi BUMN sekian banyak, Rp3.200 triliun.”
Sebagai informasi, secara rincian 12 BUMN yang dicanangkan mendapatkan PMN adalah PT Hutama Karya (Persero), PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Bank Negara Indonesia Tbk. (Persero) (BBNI), PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Selanjutnya, PT Waskita Karya Tbk. (Persero), Holding asuransi Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI), PT Adhi Karya Tbk. (Persero) (ADHI), PT Perumnas (Persero), PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN), PT RNI, dan DAMRI.
Hutama Karya akan mendapatkan PMN cukup besar Rp31,35 triliun mendukung pembangunan tol Trans Sumatera sampai mencapai target pembangunan yang dicanangkan.
Kemudian penambahan permodalan kedua untuk perusahaan dari hasil penggabungan holdingisasi pariwisata di sini angkanya Rp9,318 triliun. Ini mencakup modal untuk penguatan aviasi, pembebasan lahan dan KEK Mandalika.
Penugasan untuk PLN dengan PMN sebesar Rp8,2 triliun penugasan program pendanaan infrastruktur ketenagalistrikan membangun transmisi gardu induk dan distribusi listrik perdesaan untuk tahun pembangunan 2021-2022.
Adapun, BBNI mendapat jatah Rp7 triliun untuk pengembangan bisnis, penguatan modal untuk meningkatkan tier I capital dan CAR.
Sementara, PT KAI mendapat jatah Rp4,1 triliun yang merupakan penugasan mendukung menjalankan PSN kereta cepat untuk menutup cost overrun.
WSKT mendapatkan penguatan modal sebesar Rp3 triliun untuk restrukturisasi, kemudian restrukturisasi Jiwasraya via BPUI Rp2 triliun.
PMN BPUI berkaitan dengan restrukturisasi Jiwasraya yang sampai dengan saat ini sudah selesai 99 persen untuk seluruh polis per 31 mei 2021.
Lalu ada juga Adhi Karya untuk menyelesaikan tol DIY- Solo- Bawen dan SPAM Karian sudah masuk PSN sebesar Rp2 triliun.
PMN untuk Perumnas sebesar Rp2 triliun, guna mendukung program perumahan rakyat di Jakarta dan Medan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
BBTN mendapatkan Rp2 triliun guna pengembangan bisnis, penguatan modal untuk meningkatkan tier 1 capital dan CAR, yang rata-rata imbal hasil investasi 5 tahun di BTN ROE 16,88 persen.
PT RNI ini penugasan pangan senilai Rp1,2 triliun, sekaligus memastikan RNI terkonsolidasi dengan baik sehingga terjadi diharapkan mendukung UMKM dan memastikan kestabilan petani peternak diseimbangkan.
Terakhir, DAMRI Rp250 miliar penugasan penyediaan armada program penugasan perintis, KSPN, dan perkotaan melalui buy the service (BTS).
