Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Orang Kaya Ikut Beli, Transformasi Subsidi Gas Melon Mendesak

Sebanyak 86 persen alokasi subsidi LPG 3 kg justru dinikmati kelas menengah ke atas.
Muhammad Ridwan
Muhammad Ridwan - Bisnis.com 26 Mei 2021  |  18:32 WIB
Petugas melakukan tahap pengisian LPG pada tabung gas 3kg di SPBE Srengseng, Jakarta, Senin (1/2/2021). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
Petugas melakukan tahap pengisian LPG pada tabung gas 3kg di SPBE Srengseng, Jakarta, Senin (1/2/2021). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Institute of Development on Economics and Finance (INDEF) menilai kebijakan transformasi subsidi liquefied petroleum gas (LPG) harus segera direalisasikan pemerintah.

Peneliti INDEF Abra Tallatov mengatakan sejak diberlakukan pada 2007, volume dan anggaran subsidi LPG melejit dalam lima tahun terakhir dan bahkan cenderung melampaui pagu dalam APBN.

“Selain untuk memastikan subsidi menjdai tepat sasaran, beban subsidi energi yang terus melonjak tiap tahun juga bisa ditekan sehingga dapat mendukung konsolidasi fiskal dalam jangka pendek ini,” katanya kepada Bisnis, Rabu (26/5/2021).

Adapun volume subsidi LPG 3 kg terus meningkat dari hanya 3,2 metrik ton (MT) pada 2011 menjadi 5,56 MT pada 2015, dan 6,5 MT pada 2018. Sementara itu anggaran subsidi LPG 3 kg juga membengkak dari Rp21,4 triliun pada 2015 menjadi Rp58 triliun pada 2019.

Kendati pada 2020 alokkasi subsidi LPG 3 kg turun 12,8 persen menjadi Rp50,6 triliun, tetapi proporsinya terhadap belanja pemerintah pusat masih cukup besar atau mencapai 3 persen. Dalam rasio belanja subsidi LPG 3 kg terhadap defisit APBN pun mencapai 16,47 persen.

Dia menuturkan, lonjakan subsidi LPG 3 kg baik dari sisi volume maupun nilai subsidi tersebut merupakan konsekuensi dari sistem distribusi yang dilakukan secara terbuka. Oleh karena itu, Abra menilai sudah saatnya pemerintah mempercepat transformasi subsidi LPG menjadi tertutup.

Berdasarkan studi Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TPN2K), ditemukan fakta bahwa dari 50,2 juta rumah tangga, 30 persen rumah tangga dalam kondisi sosial ekonomi terbawah. Mereka hanya menyerap 22 persen dari total subsidi LPG 3 kg.

Sementara itu, sisanya 86 persen alokasi subsidi LPG 3 kg justru dinikmati kelas menengah ke atas. Lebih detail, 10 persen rumah tangga terkaya atau berjumlah 5,2 juta rumah tangga menyerap 10,31 persen dari alokasi subsidi LPG 3 kg.

Menurutnya, agar transformasi kebijakan subsidi LPG 3 kg bisa mencapai hasil yang diharapkan maka harus disiapkan periode transisi yang di antaranya adalah pengubahan skema dari subsidi barang menjadi subsidi langsung kepada masyarakat.

Kedua, subsidi langsung jepada keluarga penerima manfaat memiliki konsekuensi terhadap penyesuaian harga LPG 3 kg bersubsidi di pasaran mengukuti harga LPG nonsunsidi. Penyesuaian harga keekonomian tersebut bertujuan untuk menghilangkan disparitas harga LPG di pasar.

Ketiga, pemerintah menetapkan besaran subsidi LPG dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan rata-rata rumah tangga penerima manfaat.

Terakhir, reformasi kebijakan subsidi LPG hanya bisa terwujud jika Presiden Joko Widodo berani mengambil langkah progresif demi kesinambungan fiskal dalam jangka panjang.

“Namun untuk melaksanakan kebijakan subsidi langsung itu, tentu dibutuhkan persiapan yang sangat matang dan hati-hati sehingga tidak meninbulkan gejolak baru di masyarakat,” ungkapnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

energi subsidi lpg 3 kg
Editor : Muhammad Khadafi

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top