Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Tanpa Jaminan Penyaluran, Bulog Sulit Capai Target Penyerapan Beras

Pengamat menilai Perum Bulog juga masih dibebani stok beras lama yang belum keluar dari gudang.
Petani memanen padi di areal sawah desa Pabean udik, Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (20/3/2021). /Antara
Petani memanen padi di areal sawah desa Pabean udik, Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (20/3/2021). /Antara

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat pertanian memperkirakan Perum Bulog tidak akan merealisasikan secara penuh target pengadaan 600.000 ton beras dalam negeri selama belum ada jaminan kanal penyaluran stok cadangan beras pemerintah (CBP).

Selain itu, perusahaan pelat merah itu juga masih dibebani stok beras lama yang belum keluar dari gudang.
 
“Sepanjang beras lama yang ada di gudang belum ada solusi, manajemen Bulog akan maju-mundur menyerap dalam jumlah besar karena menambah risiko,” kata Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori saat dihubungi, Senin (29/3/2021).

Khudori mengemukakan target serapan Bulog yang tidak terlalu besar bukanlah hal yang mengagetkan mengingat realisasi pengadaan perusahaan memang cenderung menurun sejak 2017 ketika program beras sejahtera dihapus. Dia mengatakan kanal penyaluran Bulog hanya menyisakan operasi pasar yang cenderung tidak pasti dan cenderung menyalahi aturan.
 
“Bagaimana mungkin operasi pasar dilakukan sepanjang tahun, termasuk saat harga stabil dan relatif turun. Ini mengebom pasar namanya. Bisa merusak sinyal pasar,” lanjut dia.

Ide untuk menjadikan Bulog sebagai penyalur tunggal beras bagi TNI, Polri, dan ASN dinilai Khudori bisa saja menjadi solusi. Hanya saja, sambung dia, perlu dipastikan berapa besar potensi volumenya.
 
“Menyerap tanpa kepastian outlet itu penuh risiko. Contohnya ya sekarang, sisa pengadaan 2018 dan 2019 masih tersisa. Ini bisa merugikan negara triliunan dan perlu segera dicari solusinya. Yang mendesak sekarang adalah bagaimana mengeluarkan stok lama,” kata Khudori.
 
Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan nasib 106.000 ton beras eks-impor 2018 akan tergantung pada keputusan pemerintah karena beras tersebut berstatus CBP.
 
"Nanti kami akan angkat dalam rakortas [rapat koordinasi terbatas] karena ini masuk stok CBP. Harus ada keputusan pemerintah mau diapakan," kata Budi dalam konferensi pers virtual, Senin (29/3/2021).

Dia mengatakan beras turun mutu tidak akan langsung dimusnahkan oleh Bulog. Melainkan memerlukan mekanisme tertentu agar bisa diolah kembali dan disalurkan ke pasar. Selain itu, ada pula opsi untuk mengolahnya menjadi produk turunan seperti tepung beras.
 
Selain beras impor 2018,, Budi mengatakan terdapat pula beras pegadaan dalam negeri yang turun mutu dengan volume sekitar 21.000 ton. Namun, dia mengatakan pengolahan beras turun mutu produksi dalam negeri lebih mudah dibandingkan dengan beras eks-impor yang berjenis pera.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper