Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Sri Mulyani Tegaskan Pemotongan Libur Lebaran Tak Pengaruhi Insentif PPnBM

Relaksasi ini diprediksi dapat terjadi peningkatan produksi yang akan mencapai 81.752 unit. Estimasi terhadap penambahan output industri otomotif akan dapat menyumbangkan pemasukan negara sebesar Rp1,4 triliun.
Pengunjung mengamati mobil baru yang dipamerkan di pusat perbelanjaan di Bandung, Jawa Barat, Kamis (14/3/2019)./Bisnis-Rachman
Pengunjung mengamati mobil baru yang dipamerkan di pusat perbelanjaan di Bandung, Jawa Barat, Kamis (14/3/2019)./Bisnis-Rachman

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa aturan pelaksanaan terkait insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) masih dalam pembahasan instansinya.

“Kita akan segera keluarkan. Sekarang dalam proses finalisasi dan harmonisasi. Seperti yang ditegaskan, ini akan berlaku mulai 1 maret,” katanya pada konferensi virtual APBN KITA, Selasa (23/2/2021).

Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini, relaksasi akan dilakukan secara bertahap. Stimulus PPnBM dilakukan sepanjang tahun 2021 dengan skenario PPnBM 100 persen (Maret-Mei), 50 persen (Juni-Agustus), dan 25 persen (September-November).

Adanya relaksasi ini diprediksi dapat terjadi peningkatan produksi yang akan mencapai 81.752 unit. Estimasi terhadap penambahan output industri otomotif akan dapat menyumbangkan pemasukan negara sebesar Rp1,4 triliun.

Di sisi lain, pemerintah juga memotong cuti bersama pada hari raya Idulfitri. Sri Mulyani memastikan insentif tidak akan berpengaruh pada pemotongan cuti bersama.

“Kita berharap masyarakat akan merespon. Ini diharapkan meningkatkan pembelian kendaraan bermotor dan mendorong industri otomotif Indonesia yang supply chain sangat penting dalam ekonomi kita,” jelasnya.

Sebelumnya Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan bahwa penjualan kendaraan roda empat biasanya naik jelang lebaran.

Tradisi masyarakat kelas menengah umumnya ingin silaturahmi di kampung halaman dengan mobil baru. Kepemilikan transportasi darat tersebut dianggap sebagai kesuksesan seseorang.

“Harusnya pemerintah fokus dulu pada pengendalian dan menahan diri untuk mengeluarkan insentif kepada masyarakat agar bepergian. Dikhawatirkan tanpa konsistensi kebijakan, hasilnya akan merugikan pemulihan ekonomi,” ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper