Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sedang menggodok kebijakan untuk pembaruan jalan nasional. Hal tersebut dilakukan lantaran biaya oerservasi jalan jauh lebih tinggi daripada pembaruan jalan.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hendy Rahadian mengatakan bahwa biaya perbaikan jalan rusak dapat 3—4 kali lebih tinggi daripada pembaruan jalan. Menurutnya, kegiatan pembaruan jalan dapat menekan biaya perservasi jalan menjadi Rp12,5 triliun per tahun.
"Sekarang posisi [biaya perservasi jalan] Rp23 triliun—Rp25 triliun per tahun dan itu [hasil] pengerjaanya banyak keluhan. Untuk pembaruan jalan butuh sekitar Rp20 triliun [per tahun]," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR, Rabu (26/1/2021).
Hendy melanjutkan penggodokan kebijakan tersebut dilakukan agar target perservasi jalan nasional terpenuhi.
Kementerian PUPR diamanatkan agar meningkatkan kemantapan jalan menjadi 97 persen pada 2024
Adapun, posisi kemantapan jalan saat ini berada di kisaran 93 persen sehingga pemerintah harus meningkatkan angka kemantapan jalan sekitar 1 persen per tahun selama 2021—2024.
Baca Juga
Hendy menghitung dana yang dibutuhkan untuk mengejar target kemantapan jalan di posisi 97 persen mencapai Rp142 triliun hingga 2024. Artinya, Kementerian PUPR memerlukan anggaran perservasi jalan setidaknya Rp32,5 triliun per tahun selama 2021—2024.
Anggaran yang diberikan pada Kementerian PUPR untuk perservasi jalan hanya sekitar Rp25 triliun per tahun atau maksimun Rp125 triliun selama 2021—2024.
Oleh karena itu, Hendy menilai target perservasi jalan pada 2024 tersebut tidak akan tercapai. Pasalnya, masih ada defisit anggaran sekitar Rp17 triliun atau Rp4,25 triliun per tahun selama 2021—2024.
"Bagaimana memantapkan jalan secara keseluruhan sehingga bisa menekan biaya perservasi tahunan? Kami sekarang lagi memikirkan bagaimana strategi menggeser perservasi jalan yang sifatnya reaktif ke preventif. Namun, butuh anggaran yang besar untuk pembaruan jalan," ucapnya.
