Bisnis.com, JAKARTA - Program vaksinasi yang mulai dilakukan pemerintah membawa harapan bagi masyarakat, dunia usaha, dan UMKM bahwa penanganan pandemi Covid-19 akan segera mencapai ujungnya dan pada akhirnya dapat dikendalikan. Hal ini akan menimbulkan rasa aman dari para pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan transaksi.
Momentum ini hendaknya menjadi dorongan kuat untuk pulihnya kembali kehidupan masyarakat. Dengan demikian, vaksinasi akan menjadi kunci penting untuk membuat masyarakat kembali beraktivitas normal.
Dalam kaitan itu ada beberapa catatan dan alasan siapa yang menjadi prioritas berikutnya untuk memperoleh injeksi vaksin, setelah prioritas utama diberikan kepada tenaga kesehatan sebagai ujung tombak dalam penanganan virus corona.
Pertama, pengusaha mikro karena jumlah mereka yang sangat masif yaitu sekitar 98 persen dari pelaku UMKM yang berjumlah 64,2 juta. Artinya ada sekitar 63 juta orang pengusaha mikro. Apabila sebagian dari mereka diberikan vaksin, terutama di daerah klasifikasi zona merah dan hitam karena jumlah vaksin yang masih terbatas, pandemi Covid-19 ini akan terawasi dan bahkan berkurang penyebarannya.
Kedua, pengusaha UMKM yang ada di pasar tradisional. Pasar masih memegang peranan penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta transaksi jual beli barang dan jasa. Rasio pasar terhadap jumlah penduduk di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia bisa melayani 75.000 orang setiap pasar tetapi ada juga pasar yang melayani kurang dari jumlah tersebut.
Rata-rata pasar melayani sekitar 30.000 orang. Jumlah pasar tradisional di Indonesia adalah 14.182 unit. Artinya ada sangat banyak orang berjubel di pasar tradisional. Karena itu, tidak bisa disangkal bahwa pasar tradisional telah menjelma sebagai klaster penyebaran virus corona.
Baca Juga
Selama pandemi, memang omzet pasar tradisional anjlok sekitar 40%, yang juga ekuivalen dengan jumlah pengunjungnya. Walaupun demikian, dalam hitungan jumlah yang datang masih sangat banyak. Untuk itu, pengusaha UMKM ini perlu didukung dan menjadi prioritas vaksinasi, sehingga laju penyebaran virus dapat berkurang.
Memberikan prioritas vaksinasi kepada pengusaha mikro dan UMKM di pasar tradiosional juga merupakan semacam bentuk empati dan dukungan agar mereka dapat bertahan dan tumbuh kembali. Selama masa krisis pada 1998, 2008, dan 2013, pelaku UMKM bertahan dan telah menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Apabila program vaksinasi ini terlaksana sesuai prioritas dan sukses, rasa aman akan terbangun kembali di tengah masyarakat. Sentimen konsumen yang selama ini menahan pengeluaran juga akan longgar. Konsumsi pada gilirannya akan menguat. UMKM terbantu dan ekonomi akan menggeliat.
Dukungan dalam bentuk ‘vaksin ekonomi’ kemudian juga telah diluncurkan pemerintah, di antaranya adalah program Pemulihan Ekonomi Nasional, dimana bantuan diberikan sebanyak Rp2,4 juta per UMKM yang paling terdampak.
Diharapkan sebagian dari bantuan tersebut dapat menjadi penambah modal kerja, terutama bagi pengusaha mikro dimana bagi mereka jumlah tersebut bisa merupakan nilai yang bermakna. Sudah tersalurkan kepada 11 juta usaha mikro sampai dengan Desember 2020. Suatu jumlah yang sangat signifikan dan pasti memberikan efek ekonomi yang positif.
Pemerintah juga telah meluncurkan program kredit usaha rakyat (KUR) super mikro dengan menggandeng bank BUMN, bank daerah, dan bank swasta. Jumlah maksimum kredit sebesar Rp10 juta per debitur (peminjam) dengan suku bunga 0 persen, di mana bunga kredit dibayar oleh pemerintah (subsidi).
Sasarannya adalah para pekerja yang terkena PHK dan ibu-ibu rumah tangga yang punya usaha produktif. Kemudian syarat-syarat kreditnya pun longgar. Tidak diperlukan agunan tambahan dan total akumulasi plafon kredit tidak dibatasi dan dapat diberikan kepada usaha baru berdiri dengan beberapa persyaratan.
Misalnya sepanjang mengikuti program pendampingan, atau tergabung dalam satu kelompok usaha, atau memiliki anggota keluarga yang telah memiliki usaha. Selanjutnya, hendaknya ada pendampingan bagi UMKM untuk berkolaborasi dengan platform digital, sehingga banyak dari mereka melakukan penjualan secara daring.
Tahun lalu pengguna transaksi e-dagang naik lebih dari 26 persen dengan jumlah transaksi mencapai Rp3,1 juta per hari. Peluang ini harus ditangkap. Pendampingan ini dapat difasilitasi secara berkelompok, termasuk pembuatan profil daring mereka.
Selanjutnya, hendaknya juga ada subsisidi komisi dan biaya promosi yang harus dibayarkan oleh UMKM kepada platform digital. Komisi dirasakan cukup berat karena bisa mencapai 20 persen dari penjualan. Namun, keuntungannya dengan tampil di lapak digital, konsumen potensial bisa menemukan mereka dengan mudah dan peluang penjualan pun meningkat.
Terakhir, menyelamatkan UMKM di antaranya, sebagaimana langkah-langkah di atas, berarti juga menyelamatkan ekonomi bangsa.
