Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Google Ancam Tutup Layanan Pencarian, Menteri Keuangan Australia Angkat Suara

Menteri Keuangan Australia Josh Frydenberg Google ataupun perusahaan digital lain harus membayar jika mereka menggunakan konten media dari perusahaan lokal.
Menteri Keuangan Australia Josh Frydenberg / Bloomberg
Menteri Keuangan Australia Josh Frydenberg / Bloomberg

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Australia Josh Frydenberg menegaskan bahwa Google dan raksasa teknologi lainnya tidak bisa mengelak dari aturan yang akan ditetapkan pemerintah.

Pada akhirnya, perusahaan digital tersebut harus membayar jika mereka menggunakan konten media dari perusahaan lokal. Pernyataan ini adalah tanggapan dari ancaman raksasa internet itu untuk menonaktifkan mesin telusurnya di negara itu jika terpaksa membayar media lokal untuk berita.

Google, pada hari Jumat (22/1/2021), menentang bahwa undang-undang yang diusulkan terkait dengan kompensasi kepada penerbit konten mereka tidak dapat dijalankan dipublikasi Google dalam situs pencariannya.

Google menghadapi kebuntuan selama berbulan-bulan berhadapan dengan pemerintah. Frydenberg mengatakan Australia bisa menjadi pemimpin dunia" dalam mendorong aturan ini atau menunggu untuk mengikuti orang lain dalam meloloskan undang-undang serupa.

“Tampaknya raksasa digital melakukan tindakan merugikan yang besar minggu lalu ketika mereka secara terbuka dan secara terbuka mengancam publik Australia dengan menarik diri dari Australia secara efektif dengan pencarian jika undang-undang tersebut berjalan seperti saat ini,” kata Frydenberg.

Kondisi ini dinilai tidak menguntungkan bagi Google. Pasalnya, langkah radikal seperti itu akan menyerahkan seluruh pasar yang berkembang kepada para pesaing. Setidaknya 94 persen pencarian online di Australia dilakukan melalui Google, menurut regulator persaingan lokal.

Facebook Inc., satu-satunya perusahaan lain yang ditargetkan oleh undang-undang tersebut, juga menentang wacana pemerintah Australia. Platform media sosial mengulangi pada dengan pendapatan, hari Jumat (22/1/2021) lalu. Facebook juga mempertimbangkan untuk memblokir warga Australia dari berbagi berita di Facebook jika undang-undang tersebut diterapkan.

Frydenberg juga menuduh raksasa teknologi mengubah posisinya ketika mengungkapkan penolakan mereka terhadap aturan ini setelah mereka menolak model arbitrase terakhir dan sekarang merek kembali menentang gagasan membayar untuk setiap klik yang ditampilkan di hasil pencariannya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Hadijah Alaydrus
Sumber : Bloomberg
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper