Bisnis.com, JAKARTA - Perkumpulan Industri Komponen Kapal Indonesia (PIKKI) akan melakukan dua program kerja prioritas pada 2021.
Ketua Umum PIKKI Eki Komaruddin menuturkan program tersebut adalah menjalin kerja sama sehingga dapat mengantongi maker list products dari Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (National Ship Design and Engineering Center (NaSDEC),Terafulk Megantara Design atau pihak lain yang berkecimpung dalam bidang desain dan rekayasa kapal.
"Kedua, PIKKI agar dilibatkan dalam control self assessment [CSA] pada setiap pembangunan kapal baru. Sehingga penyerapan komponen lokal lebih optimal lagi ketimbang memasukkan harga komponen impor," kata Eki dalam siaran pers, Rabu (23/12/2020).
Dia menuturkan dengan menggandeng NaSDEC dan Terafulk, industri atau galangan kapal dapat lebih maksimal lagi memakai produk lokal yang diwakili oleh PIKKI.
"Kami mengakui, memang masih ada kesulitan ketika memasukkan harga ke sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), karena referensi harga komponen PIKKI belum masuk di LPSE tersebut. Makanya perlu maker list product yang dikeluarkan oleh NaSDEC dan Terafulk," ujar Eki.
Sementara, Koordinator PIKKI daerah Batam, Iqbal, menambahkan PIKKI ke depan harus rutin silaturahmi ke stakeholders perkapalan, seperti TNI Angkatan Laut, Bea dan Cukai, KKP, Korpolairud, Pertamina, Kemenhub dan lain sebagainya. Karena mereka adalah shipowner sekaligus pemesan kapal.
Baca Juga
"Untuk membangun kapal baru, biasanya shipowner mendatangi desainer kapal, yang hasil kerja sama keduanya akan terbentuk maker list product. Diawal perencanaan inilah PIKKI seharusnya sudah mulai masuk dan mengunci komponen apa saja nantinya yang bisa dipasok dari perusahaan PT Athira, dengan produk unggulannya deck machinery and outfitting," urainya.
Jika Kemenhub berkehendak maker list product dari anggota PIKKI, sambungnya, maka berbagai macam komponen yang ada di kapal tersebut dipasok oleh PIKKI.
Pihaknya dapat dilibatkan dalam proses pengawasan penggunaan TKDN, termasuk pagu untuk belanja komponen di setiap ada pengerjaan kapal baru. Karena di wilayah ini tidak pernah ada audit oleh tim user dan galangan. Sehingga ada area abu-abu (grey area) yang bisa menimbulkan tidak perlu melakukan pembelian dari lokal industri.
"Saya tidak menyalahkan teman-teman Iperindo tapi pagu untuk pembangunan kapal baru jangan selalu menggunakan harga impor. Karena ketika mau dieksekusi tidak akan ketemu. Harga impornya sudah lebih murah ketimbang harga lokal. Bagaimana mau pakai produk lokal kalau begini," tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
