Perubahan iklim dan pertumbuhan ekonomi kerap dianggap tidak akan pernah sejalan. Untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, terkadang pemerintah harus mengorbankan aspek-aspek lingkungan. Begitu pula sebaliknya. Hal ini kemudian menjadi introspeksi global dalam beberapa tahun belakangan, terutama sejak disepakatinya Perjanjian Paris (2016) agar perubahan iklim ini dapat selaras dengan target pertumbuhan ekonomi.
Tidak terkecuali Indonesia, negara di dunia pun akhirnya mulai menyusun berbagai strategi implementasi, termasuk dengan melibatkan peran aktif lembaga keuangan internasional (LKI). Seiring dengan penyelenggaraan 2020 Annual Meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Group (AM IMF-WBG) pekan lalu, isu-isu terkait dengan perubahan iklim dan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh negara-negara di dunia bersama dengan IMF-WBG pun turut menjadi fokus utama.
Pembahasan dalam AM IMF-WBG secara khusus mencari strategi yang paling efektif dalam mengintegrasikan pendekatan yang mempercepat transisi hijau ke dalam kerangka kebijakan makro-fiskal.
Pandemi Covid-19 diharapkan menjadi salah satu momentum utama bagi upaya masif untuk lebih menekankan pada berbagai bentuk pembiayaan, investasi, dan bantuan yang sensitif terhadap perubahan iklim dan reformasi hijau.
Perubahan iklim, jika tidak ditangani dengan baik, pada akhirnya juga akan mengancam pemerintah, regulator bahkan bank sentral melalui risiko stabilitas sistem keuangan atau lebih dikenal dengan istilah The Green Swan.
Istilah ini merujuk kepada teori The Black Swan, pemikiran metafora dalam bukunya Nicholas Taleb untuk menggambarkan suatu kejadian yang akan membawa dampak sangat besar tetapi sangat sulit diprediksi dan biasanya memberi efek bias kepada masyarakat, karena kejadiannya yang sangat jarang dan dampaknya tidak dirasakan langsung.
Dalam hal ini, perubahan iklim memiliki potensi menjadi Climate Black Swan-nya stabilitas sistem keuangan atau dapat menjadi penyebab dari krisis keuangan berikutnya.
Sebagai gambaran, sebuah studi mengungkapkan bahwa seperempat dari output ekonomi global akan hilang begitu saja bila tidak terdapat upaya-upaya signifikan dalam pengurangan emisi karbon, dengan dampak terbesar akan dirasakan oleh negara-negara berkembang di Asia, termasuk Indonesia.
Sebuah studi lain mengungkapkan bahwa dampak dari perubahan iklim ini dirasakan tidak secara merata di semua lapisan masyarakat, sehingga menimbulkan masalah redistribusi pendapatan. Tentunya masyarakat miskin menjadi yang paling rentan dan terdampak.
Hal utama yang mungkin menjadi perhatian utama dari para pengambil kebijakan adalah studi yang mengungkapkan bahwa perubahan iklim dapat menjadi salah satu sumber instabilitas sistem keuangan.
Ada dua saluran utama instabilitas yaitu risiko fisik dan risiko transisi. Risiko fisik merepresentasikan biaya ekonomi dan kerugian finansial, baik yang diderita masyarakat umum, swasta maupun pemerintah akibat meningkatnya frekuensi dan tingkat keparahan dari bencana yang terkait dengan perubahan iklim dan pola iklim jangka panjang.
Contohnya kerugian yang telah diderita suatu negara akibat bencana alam yang terkait dengan perubahan iklim serta kebutuhan untuk pemulihannya.
Sementara itu, risiko transisi meliputi hal-hal terkait transisi ke ekonomi rendah karbon dan berdampak secara finansial seperti perubahan aturan atau kebijakan, dampak reputasional, perubahan pola pikir masyarakat preferensi ke produk yang lebih hijau, dan lainnya.
Sebagai contoh apabila Pemerintah Indonesia memutuskan untuk secara cepat menggantikan energi fosil ke energi terbarukan, dampak finansial dari ditutupnya tambang, pabrik pengolahan, dan jaringan distribusi energi fosil boleh jadi dapat menimbulkan goncangan terhadap sistem keuangan.
Lainnya, dampak perubahan iklim juga secara khusus akan dapat memengaruhi melalui saluran sektor moneter, baik dari sisi suplai maupun permintaan, yang dalam hal ini akan menjadi domain bank sentral. Volatilitas harga komoditas hasil pertanian dan energi sangat dipengaruhi oleh apakah suplai komoditas tersebut terganggu atau tidak sebagai dampak dari perubahan iklim.
Di sisi lain, permintaan akan komoditas tersebut juga akan mengalami penyesuaian seiring dengan kerugian finansial yang diderita secara luas oleh masyarakat.
Oleh karena itu, pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19 perlu lebih memprioritaskan pemulihan ekonomi yang lebih hijau. Pemulihan ekonomi akan lebih memberikan dampak ekspansif dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam jangka panjang apabila diselaraskan dengan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Pembiayaan agar dapat lebih difokuskan kepada proyek-proyek yang memiliki dampak pengganda serta dampak ke perubahan iklim yang tinggi dalam jangka panjang.
Salah satu hal yang perlu segera dilakukan antara lain peningkatan peranan bank sentral untuk mengintegrasikan isu pendekatan yang dapat mempercepat transisi hijau ke dalam kerangka kebijakan moneter.
Ke depan LKI pun harus dapat menyusun kerangka umum kebijakan makroekonomi yang berfokus kepada perubahan iklim, untuk kemudian dapat dijadikan pedoman dan komparasi bagi negara anggotanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
