Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah mengharapkan program tol laut dapat menjadi solusi menyeimbangkan perdagangan antara wilayah barat dan timur Indonesia sehingga aktivitas perekonomian dapat berlangsung lebih baik melalui konektivitas angkutan barang.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan implementasi program tol laut tersebut memerlukan sejumlah hal antara lain jaringan kapal, rute pelayaran, fasilitas pelabuhan yang memadai, konektivitas antar moda yang baik, dan transparansi biaya logistik di setiap lini kegiatan pergerakan barang.
“Walaupun dalam suasana pandemi Covid–19 yang melanda dunia dan negara ini, kita dapat mampu mengembangkan komoditi daerahnya masing-masing, yang menjadi andalan sebagai muatan balik pada kapal-kapal tol laut yang beroperasi dari seluruh perairan Indonesia,” katanya, Senin (21/9/2020).
Dia mengaku membutuhkan kolaborasi dengan kalangan akademisi yang dapat memberikan masukan berkelanjutan yang bermanfaat untuk pengembangan program ini ke depannya.
Di sisi lain, pemerintah memiliki misi untuk turut memberikan edukasi mengenai kekuatan laut Indonesia dan bagaimana distribusi logistik kepada kalangan perguruan tinggi.
Lebih lanjut, Budi mengatakan Indonesia memiliki sejarah panjang dengan kekuatan maritim yang berjaya pada zamannya. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan hamparan laut seluas 6,4 juta kilometer atau 77 persen dari total wilayahnya.
Baca Juga
Perairan nusantara ini bahkan lebih luas dari daratan Asia Barat, yang di atasnya ada 19 negara.
"Kekuatan maritim Indonesia ini sudah dikenal sejak dulu dan sudah seharusnya kita memaksimalkan potensi yang ada dengan terobosan baru untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang kuat, bermartabat dan berdaulat, sebagaimana konsep Archipelagic State [negara kepulauan)],” jelasnya.
Program tol laut diluncurkan pada 2015 sebagai salah satu program unggulan pemerintah berupa program pengangkutan logistik kelautan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di nusantara untuk mengurangi disparitas harga antar wilayah, antar pulau, antar daerah serta memangkas biaya logistik yang mahal.
Untuk mewujudkan tujuan ini dibutuhkan sinergi para stakeholders, khususnya antara kementerian dan lembaga, pemerintah pusat dan daerah, dan juga para pelaku usaha dan operator prasarana dan sarana transportasi laut.
Seiring dengan kebutuhan masyarakat, program tol laut terus mengalami peningkatan dan pengembangan seperti trayek yang bertambah, jumlah muatan yang makin meningkat, maupun kapasitas kapal yang makin besar.
“Kami terus bersinergi dan bekerja sama dengan seluruh stakeholders perhubungan termasuk para operator pelabuhan untuk menetapkan langkah agar implementasi program tersebut mencapai hasil dan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat,” paparnya.
