Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Cair, PPN Kertas Koran dan Majalah Ditanggung Pemerintah

Dalam PMK No.125/PMK.03/2020, pemerintah menetapkan bahwa PPN kertas koran dan kertas majalah ditanggung oleh pemerintah.
Edi Suwiknyo
Edi Suwiknyo - Bisnis.com 15 September 2020  |  19:01 WIB
Ilustrasi - Suasana pabrik kertas di salah satu fasilitas Asian Pulp and Paper (APP), perusahaan yang membawahkan PT Pindo Deli Pulp andnPaper Mills, induk dari Lontar Papyrus. - asianpulppaper
Ilustrasi - Suasana pabrik kertas di salah satu fasilitas Asian Pulp and Paper (APP), perusahaan yang membawahkan PT Pindo Deli Pulp andnPaper Mills, induk dari Lontar Papyrus. - asianpulppaper

Bisnis.com, JAKARTA - Para pengusaha media cetak, baik koran maupun majalah, tampaknya bisa bernafas lega. Pasalnya baru-baru ini pemerintah telah menerbitkan ketentuan terbaru yang berisi insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak virus corona, dalam hal ini termasuk pemilik media cetak.

Dalam PMK No.125/PMK.03/2020, pemerintah menetapkan bahwa PPN kertas koran dan kertas majalah ditanggung oleh pemerintah.

Beleid ini menjelaskan bahwa PPN yang ditanggung pemerintah diterapkan atas impor kertas koran atau kertas majalah oleh perusahaan pers baik yang dilakukan sendiri atau sebagai indentor. Selain, ketentuan ini juga berlaku atas penyerahan kertas koran dan/ atau kertas majalah kepada perusahaan pers.

Adapun, perusahaan pers yang mendapatkan fasilitas tersebut merupakan badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers berupa perusahaan media cetak yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi berupa penerbitan surat kabar, jurnal, buletin, dan majalah.

Pemerintah juga mensyaratkan penerbit surat kabar, jurnal, buletin, dan majalah memiliki kode klasifikasi lapangan usaha 58130 yang tercantum dalam SPT PPh tahun 2019, SPT PPh tahun 2018, bagi WP yang kewajiban pelaporan SPT PPh tahun 2019 belum jatuh tempo atau yang terdapat dalam administrasi perpajakan (masterfile) Wajib Pajak, bagi WP yang baru terdaftar setelah tahun 2019.

Sementara itu, perusahaan pers yang melakukan penyerahan kertas koran atau majalah wajib membuat faktur pajak serta laporan realisasi PPN ditanggung pemerintah.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Pajak sri mulyani ppn
Editor : Ropesta Sitorus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top