Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Erick Thohir: Vaksin Covid-19 Juga Dikembangkan untuk Lansia dan Anak-Anak

Berdasarkan konfirmasi awal, vaksin tersebut hanya diperuntukkan bagi golongan usia 18 hingga 59 tahun. Namun, tim riset mengembangkan vaksin untuk bisa diberikan kepada kelompok usia anak-anak dan orang lanjut usia.
Ilustrasi vaksin Covid-19./Antara
Ilustrasi vaksin Covid-19./Antara

Bisnis.com, JAKARTA – Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir menyatakan kemungkinan besar pengadaan vaksin Covid-19 bisa ditujukan untuk anak-anak dan orang lanjut usia.

Berdasarkan konfirmasi awal yang didapatkannya, vaksin tersebut hanya diperuntukkan bagi golongan usia 18 hingga 59 tahun. Namun, tim riset memang mengembangkan vaksin untuk bisa diberikan kepada kelompok usia anak-anak dan orang lanjut usia.

“Konfirmasi terakhir usia di atas 59 tahun sudah bisa menerima vaksin ini. Sekarang ini terus dikembangkan untuk vaksin kepada yang lebih muda 18 tahun ke bawah, termasuk anak-anak. Ini masih ada prosesnya,” ungkap Erick dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (27/8/2020).

Erick menyebutkan pihaknya memperkirakan kebutuhan vaksin pada tahun 2021 adalah sebesar 290 hingga 340 juta dosis. Pemberian vaksin Covid-19 kemudian akan dibagi menjadi dua tahapan per orang nya untuk jeda waktu dua minggu.

Di sisi lain, dia juga sedang mengusulkan dua skema pembayaran vaksin Covid-19 secara massal yang kemungkinan besar akan dimulai pada awal tahun depan.

Salah satu di antaranya adalah dengan mengusulkan program pengadaan vaksin Covid-19 untuk peserta BPJS dengan tingkat ekonomi tertentu.

“Dengan bantuan pemerintah melalui budget APBN dan menggunakan data BPJS Kesehatan bahwa nanti ada istilahnya ada vaksin gratis secara massal yang diharapkan bisa dilakukan di awal tahun depan,” jelasnya.

Di sisi lain, Erick juga membuka opsi untuk masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar vaksin Covid-19 secara mandiri untuk mengurangi defisit anggaran yang terus melebar.

Hal ini dikatakannya mengingat data ekonomi yang disampaikan oleh pemerintah memang menunjukkan pemasukan negara yang cukup rentan.

“Jadi, memang yang terdata di BPJS Kesehatan itu kira-kira gratis tapi dengan tingkat daya beli berapa itu bayar karena ini bagian dari kami coba menekan dari cash flow yang ada di pemerintah,” tutupnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper