Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Erick Thohir Tagih Utang Pemerintah ke 7 BUMN Senilai Rp113 Triliun, Ini Detailnya

Erick mengungkapkan sederet kewajiban atau utang yang harus dipenuhi oleh pemerintah kepada badan usaha milik negara (BUMN) dalam rapat kerja (Raker) Komisi VI Rabu (15/7/2020).
M. Nurhadi Pratomo
M. Nurhadi Pratomo - Bisnis.com 15 Juli 2020  |  15:26 WIB
Menteri BUMN Erick Thohir (dari kiri) didampingi Wakil Menteri BUMN II Kartiko Wiroatmojo dan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2019). Bisnis - Arief Hermawan P
Menteri BUMN Erick Thohir (dari kiri) didampingi Wakil Menteri BUMN II Kartiko Wiroatmojo dan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2019). Bisnis - Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara menagih pencairan utang kepada pemerintah untuk perseroan pelat merah yang menjalankan program public service obligation, subsidi, serta penugasan lainnya.

Erick Thohir mengungkapkan sederet kewajiban atau utang yang harus dipenuhi oleh pemerintah kepada badan usaha milik negara (BUMN) dalam rapat kerja (Raker) Komisi VI Rabu (15/7/2020).

Dia menuturkan untuk pencairan utang kepada pemerintah kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) nilainya cukup besar Rp48,36 triliun. Jumlah itu berasal dari utang pemerintah atas tanggung jawab pelayanan publik, subsidi, dan kompensasi listrik.

“Selama ini belum terbayarkan dalam 3 tahun terakhir,” ujarnya di sela-sela Raker, Rabu (15/7/2020).

Erick menyebut pemerintah juga memiliki utang sekitar Rp45 triliun kepada PT Pertamina (Persero). Nilai itu merupakan hasil dari program tanggung jawab sosial, subsidi, dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM).

Untuk BUMN Karya, terdapat utang pemerintah senilai Rp12 triliun dari lembaga manajemen aset negara (LMAN) atas pembebasan lahan jalan tol.

“Ini kebanyakan proyek infrastruktur atau jalan tolnya sudah jalan tetapi daripada hutang pemeirntah untuk pembebesasan tanahnya sendiri belum dicairkan. Akhirnya, utang LMAN ini akan dibayarkan,” jelas Erick.

Adapun, pemerintah juga memiliki utang kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) senilai Rp6 triliun atas tanggung jawab pelayanan publik.

Erick mengungkapkan pemerintah juga memiliki utang kepada PT Kimia Farma Tbk. (KAEF). Kewajiban itu berasal dari utang BPJS Kesehatan dan penugasan penanganan Covid-19.

“Kimia Farma ada utang pemerintah dari BPJS Kesehatan karena di BPJS Kesehatan ada kesulitan,” imbuhnya.

Dua BUMN lagi yang menanti pencairan dari pemerintah yakni PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Perum Bulog dengan nilai masing-masing Rp0,56 triliun dan Rp0,30 triliun.

Dengan demikian, total permintaan pencairan pemerintah ke tujuh BUMN sekitar Rp113,48 triliun.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

BUMN utang erick thohir
Editor : Hafiyyan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top