Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Anjlok Hingga 80 Persen, Efektifkah Burden Sharing Pemerintah dan BI Kerek Konsumsi?

Burden sharing dinilai hanya mampu menahan penurunan konsumsi sehingga daya beli tidak benar-benar habis. Namun, kebijakan ini tidak mampu mengendalikan penurunan konsumsi kembali ke level normal
Maria Elena
Maria Elena - Bisnis.com 09 Juli 2020  |  18:10 WIB
Warga berbelanja kebutuhan pangan dan rumah tangga di salah satu supermarket di Cimahi, Jawa Barat, Minggu (19/4/2020). Bisnis - Rachman
Warga berbelanja kebutuhan pangan dan rumah tangga di salah satu supermarket di Cimahi, Jawa Barat, Minggu (19/4/2020). Bisnis - Rachman

Bisnis.com, JAKARTA - Wabah Covid-19 yang mewabah sejak awal tahun ini menghantam daya beli masyarakat, khususnya pada masyarakat kelompok miskin atau menengah ke bawah.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah memperkirakan konsumsi masyarakat, khususnya rumah tangga selama masa pandemi turun hingga 50-80 persen dibandingkan dengan bulan sebelum adanya pandemi.

Piter mengatakan, turunnya konsumsi terlihat menurun paling tajam pada kelompok masyarakat berpenghasilan paling rendah. Kelompok masyarakat ini akibat pandemi mengalami penurunan pendapatan, bahkan ada yang mengalami PHK.

Sementara pada kelompok masyarakat menengah ke atas lebih memilih menahan konsumsi di tengah kondisi saat ini. Konsumsi yang dilakukan hanya bersifat primer, di luar itu sangat terbatas.

"Penurunan konsumsi ini tercermin di dana pihak ketiga [DPK] bank, DPK untuk kelompok nominal Rp100 juta ke bawah turun drastis karena mereka memakan tabungan untuk konsumsi. Sementara DPK Rp2 miliar ke atas naik, tapi juga cenderung menahan daya beli," katanya dalam live Instagram @Bisniscom, Kamis (9/7/2020).

Sebagaimana diketahui, Bank Indonesia bersama dengan Pemerintah telah menyepakati skema burden sharing, yaitu BI dan pemerintah menanggung beban bersama untuk pembiayaan fiskal untuk penanganan dampak dari pandemi.

Pembiayaan fiskal pemerintah tahun ini meningkat signifikan karena kebutuhan biaya untuk menangani dampak pandemi sangat besar. Salah satu pembiayaan fiskal tersebut adalah untuk membiayai stimulus.

Stimulus yang diberikan pemerintah berupa bantuan kepada UMKM, korporasi, juga kepada masyarakat terdampak dalam bentuk pemberian bantuan sosial (bansos).

Meski masyarakat terdampak Covid-19 yang kehilangan pendapatan ini mendapat bantuan sosial pemerintah, menurut Piter belum cukup membantu meningkatkan daya beli.

"Misal pemerintah memberikan BLT Rp600.000 per bulan, artinya tidak cukup menggantikan pendapatan mereka yang kena PHK. Artinya, meski sudah dibantu mereka tetap mengalami penurunan pendapatan," katanya.

Alhasil, kata Piter, konsumsi pun masih akan terbatas. Di kelompok masyarakat miskin bantuan yang diberikan tidak akan cukup sehingga daya beli tetap turun.

Sementara pada kelompok menengah ke atas yang tidak mendapat bansos, tetap akan menahan daya beli karena selama wabah masih berlangsung mereka tidak memiliki dorongan untuk melakukan konsumsi.

"Jadi apakah [burden sharing] akan membantu? Menahan penurunan konsumsi iya, sehingga daya beli tidak benar-benar habis, tapi tidak mampu mengendalikan penurunan konsumsi kembali ke level normal," jelas Piter.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

konsumsi burden sharing
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top