Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

DPR Terima Usulan KAI Soal Dana Talangan Rp3,5 Triliun

Komisi VI DPR menerima penjelasan terkait usulan dana talangan yang diajukan KAI untuk biaya operasional perseroan pada masa pandemi Covid-19.
Anitana Widya Puspa
Anitana Widya Puspa - Bisnis.com 08 Juli 2020  |  20:49 WIB
Kereta Api Prameks melintas di perlintasan kereta api Purwosari, Solo, Senin (20/4 - 2020). BISNIS.COM
Kereta Api Prameks melintas di perlintasan kereta api Purwosari, Solo, Senin (20/4 - 2020). BISNIS.COM

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi VI DPR dalam kesimpulan rapat dengar pendapat bersama PT Kereta Api Indonesia (Persero) dapat menerima penjelasan terkait dengan kebutuhan penggunaan dana talangan dari pemerintah.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengatakan dapat menerima penjelasan terkait kebutuhan dana talangan pemerintah kepada KAI tahun anggaran 2020 sebesar Rp3,5 triliun untuk mendanai biaya operasional.

“Kami juga menerima penjelasan KAI terkait usulan dana talangan pemerintah di atas dapat diberikan dalam bentuk instrumen soft loan dengan bunga rendah 2-3 persen dan jatuh tempo dalam waktu 7 tahun,” jelasnya, Rabu (8/7/2020).

Diluar pembahasan dana talangan, Komisi VI DPR juga telah meminta KAI untuk melakukan renegosiasi dengan pemerintah terkait beban IMO (infrastructure maintenance and operations) dan TAC (track access charge) agar bisa mengurangi tekanan likuiditas KAI.

Selanjutnya, Komisi VI akan membahas dana talangan pemerintah ke BUMN tahun 2020 kepada KAI pada rapat pleno Komisi VI sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN.

Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan dana bantuan likuiditas digunakan untuk memastikan operasional dan keberlangsungan KAI sepanjang 2020 hingga kondisi kembali normal kembali. Pasalnya saat ini pihaknya juga bertanggung jawab melayani publik dalam skala besar.

“Pertama sebagai public service obligation. Kami memberikan pelayanan pada angkutan commuter, dengan memberikan public service obligation kepada para penumpang kereta commuter. KAI berkewajiban memenuhi amanat UU No. 23/2007 untuk dapat menyediakan transportasi yang terjangkau dan terjangkau oleh publik," ujarnya.

Selain itu perseroan juga masih memikul tanggung jawab penyelenggara angkutan perintis dan untuk dapat menyediakan transportasi ke wilayah terpencil.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr pt kai
Editor : Rio Sandy Pradana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top