Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dan Bank Indonesia berkomitmen segera merampungkan skema burden sharing terkait pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional setelah mengalami tarik ulur lebih dari satu bulan lamanya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa dari hasil pembicaraan sementara untuk pembiayaan yang sifatnya publik nantinya 100 persen akan ditanggung oleh bank sentral.
Sementara untuk non public goods nantinya akan ditanggung pemerintah. Dengan demikian, pemerintah mengkalkulasikan 53,9 persen bunga akan ditanggung BI.
"Kami sekarang dengan BI finalisasi perhitungan komponen ini," kata Menkeu, Senin (29/6/2020).
Seperti diketahui pembahasan soal burden sharing (pembagian beban)antara pemerintah dengan bank sentral masih terus berjalan bahkan berlangsung alot. Keterlibatan BI diharapkan bisa sangat signifikan mengingat kondisi anggaran pemerintah saat ini sangat cekak.
Seperti diketahui, total kebutuhan pembiayaan bruto APBN 2020 mencapai Rp1.647,1 triliun yang akan digunakan untuk menambal defisit APBN senilai Rp1.039,2 triliun, investasi neto Rp181,2 triliun dan membayar utang jatuh tempo yang nilainya Rp426,6 triliun.
Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan bahwa proses pembicaraan soal burden sharing masih terus berlangsung. BI sebagai otoritas moneter tetap berkomitmen untuk mendorong program pemulihan ekonomi.
Destry juga menyanggah nika dikatakan kecolongan ketika pemerintah menarik dananya dan memilih menempatkan dananya ke bank milik negara. BI, kata Destry, sesuai mandat yang diberikan tidak bisa melakukan intervensi ke sektor riil secara langsung.
"Kami sih tidak melihat itu, karena sebelumnya kami [BI dan pemerintah] sudah membicarakannya," jelas Destry dalam webinar, Kamis (25/6/2020) malam.
Sejumlah pihak, termasuk DPR telah meminta BI supaya berperan cukup besar dalam mendorong pemulihan ekonomi. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah sebelumnya telah mengusulkan dua skema pembagian beban antara otoritas fiskal dan moneter.
Pertama, untuk pembiayaan yang bersifat barang publik (public goods), misalnya, Said mengusulkan supaya pemerintah dan BI bisa menggunakan pola atau skema burden sharing, dimana beban pemerintah sebesar 0 persen dan BI sebesar 100 persen.
Kedua, bagi pembiayaan yang bersifat pembiayaan yang bersifat barang non-publik (non-public goods), pemerintah dan BI bisa menggunakan pola atau skema 50 persen dan dan BI sebesar 50 persen.
Burden sharing adalah pembagian beban antara pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia (BI) dalam rangka pembiayaan penanganan Covid-19 dan pembiayaan pemulihan ekonomi dari dampak Covid-19.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
