Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah tengah mengkaji perubahan bantuan sosial (bansos) berbentuk paket sembako menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
“Soal apakah nanti ada bantuan sembako akan diganti juga oleh BLT itu masih dalam pembahasan kajian oleh Kementerian Sosial. Itu akan diberitahukan tentang keputusannya," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo melalui video conference, Kamis (4/6/2020).
Sementara itu, satu hal yang telah diputuskan adalah bansos kepada tiap keluarga di Jabodetabek dan non-Jabodetabek akan diperpanjang hingga Desember 2020. Namun, nilai manfaat akan dikurangi 50 persen atau menjadi Rp300.000 per bulan sepanjang Juli - Desember 2020.
Dia menjelaskan pemerintah sengaja mengurangi nilai bansos agar tidak terjadi ketergantungan masyarakat terdampak virus Corona terhadap bantuan pemerintah.
Hal ini seiring dengan selesainya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara bertahap di sejumlah wilayah dan juga penerapan konsep normal baru untuk membuat masyarakat kembali produktif.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menjabarkan ada perubahan nominal dan jangka waktu penerimaan bansos serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di tengah pandemi Corona. Kedua jenis bantuan itu akan diperpanjang hingga akhir tahun ini.
Baca Juga
"Bansos akan diperpanjang sampai Desember, untuk Jabodetabek akan sampai Desember. Namun, Juli hingga Desember akan turun dari Rp600 ribu menjadi Rp300 ribu per bulan," kata Sri Mulyani.
Begitu pula dengan BLT Dana Desa yang juga akan diperpanjang. Namun, tidak seperti bansos Jabodetabek dan non-Jabeodetabek, bantuan pemerintah terkait Covid-19 ini hanya akan diperpanjang hingga September 2020. Nilai manfaat BLT Dana Desa juga turun menjadi Rp300.000 per bulan untuk periode Juli hingga berakhir.
Total alokasi bansos tunai untuk warga non-Jabodetabek sebesar Rp32,4 triliun. Sementara itu, anggaran untuk bansos warga Jabodetabek sebesar Rp6,8 triliun dan BLT Dana Desa akan menyerap belanja negara sebesar Rp31,8 triliun.
Pemerintah mencatat penerima bansos terbanyak merupakan keluarga penerima manfaat (KPM) yang bekerja sebagai petani, peternak, dan pekebun dengan jumlah 18,4 juta orang.
