Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) mengungkapkan pelaku usaha di sektor konstruksi khususnya di kategori kecil makin terjepit dalam kondisi sulit dampak terdampak virus corona atau Covid-19.
Wakil Sekjen II Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Errika Ferdinata mengatakan pandemi Covid-19 telah berdampak pada keberlangsungan proyek.
Untuk proyek yang berjalan, katanya, ada yang terhambat atau bahkan hingga terhenti, salah satunya karena rantai pasok yang terganggu.
Padahal, usaha konstruksi juga mengeluarkan modal untuk material di awal apalagi jika menggunakan dana pihak ketiga maka ada kewajiban bunga yang tetap harus dibayarkan.
Sebelumnya, Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) mengungkapkan sektor konstruksi termasuk konsultan bisa kolaps karena terhambatnya pekerjaan proyek.
Hal ini disebabkan karena penerapan pembatasan sosial berskala besar yang belum optimal dalam implementasinya meskipun sektor konstruksi termasuk yang dikecualikan. Inkindo memprediksi 50 persen pelaku usaha di sektor konstruksi bisa kolaps dalam tiga bulan ke depan jika kondisi ini tetap berlangsung.
Baca Juga
Menanggapi hal tersebut, Errika mengatakan pelaku usaha konstruksi di kategori kecil saat ini sudah sulit.
"Bisa dikatakan kami lebih parah kondisinya karena istilahnya kontraktor itu butuh dana besar di awal, apalagi kalau pakai dana pihak ketiga, bunga jalan terus. Kami mendapatkan revenue based on project. Jika project setop, cash flow otomatis terhenti," jelasnya kepada Bisnis, Senin (18/5/2020) malam.
Menurutnya, meskipun sektor konstruksi termasuk pada yang dikecualikan dan bisa tetap bekerja saat penerapan pembatasan sosial berskala besar, hal tersebut dengan catatan jika memang proyek sudah berjalan. Namun, pekerjaan juga menyangkut tenaga kerja karena kenyataannya sumber daya manusia juga terbatas di saat kondisi saat ini.
Apalagi, kontraktor juga mengeluarkan biaya untuk penanganan Covid-19 yang sebelumnya tidak dialokasikan.
Di sisi lain, katanya, bagi kontraktor yang belum mendapatkan proyek juga harus gigit jari. Pasalnya, jika biasanya pada kuartal dua menjadi musim tender, saat ini justru tertunda.
Hal ini karena proyek dari sektor pemerintah daerah tertunda karena adanya pemangkasan atau realokasi anggaran di daerah hingga 50 persen. Akibatnya pasar konstruksi juga turun.
"Pasarnya turun minimal 50 persen di semua provinsi tapi pemakan pasarnya tetap, banyak teman-teman yang tidak dapat pekerjaan, dan untuk biaya bulanan tetap dan cukup berat juga bebannya," katanya.
Adapun sektor swasta juga masih menahan diri untuk berinvestasi karena anggaran diutamakan untuk bertahan di kondisi ekonomi yang serba tidak pasti akibat Covid-19.
"Jadi yang sudah dapat pekerjaan juga ada problem, cash flow, yang belum dapat pekerjaan juga problem, buat biaya operasional, kalau kondisi seperti ini bisa hancur kan, karena domino effect-nya besar di konstruksi, saat ini saja kami sudah ketar ketir," jelasnya.
Errika mengatakan di kategori kontraktor besar saja membutuhkan stimulus untuk tetap menjalankan proyek infrastruktur yang strategis. Apalagi, katanya, di kategori menengah dan kecil.
"Kontraktor itu makanannya dari project, kalau tidak ada, sulit. Perlu dipikirkan, kontraktor kecil butuh proyek yang segmented tapi apakah sesuai dengan program pemerintah, itu yang perlu diperhatikan, paling tidak agar tidak tutup di kondisi seperti ini," katanya.
Selain itu, dia menambahkan kewajiban yang memberatkan seperti bunga perlu ada relaksasi karena adanya perlambatan proyek juga berdampak pada kemampuan kontraktor.
"Asosiasi dan pemerintah harus saling diskusi, kalau tidak, bisa habis. Kalau BUMN Karya saja disuntik apalagi yang kontraktor kecil, harus dipikirkan juga," katanya.
