Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Sudah Ada Putusan PKPU, Bos Mahkota Properti Minta Investor Sabar

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang ditetapkan kepada PT Mahkota Properti Indo Senayan dan PT Mahkota Properti Indo Permata berbuntut panjang lantaran laporan salah satu investor ke polisi.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 09 Mei 2020  |  15:03 WIB
Ilustrasi - Sidang putusan perkara PKPU PT Modern Sevel Indonesia di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Selasa (11/9/2017) -  Deliana Pradhita Sari
Ilustrasi - Sidang putusan perkara PKPU PT Modern Sevel Indonesia di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Selasa (11/9/2017) - Deliana Pradhita Sari

Bisnis.com, JAKARTA -  Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan PT Mahkota Properti Indo Senayan dan PT Mahkota Properti Indo Permata berbuntut panjang lantaran laporan salah satu investor ke polisi.

Direktur Utama PT Mahkota Properti Indo Senayan (PT MPIS) dan PT Mahkota Properti Indo Permata (PT MPIP) Hamdriyanto mengatakan pihaknya saat ini tengah mengupayakan penyelesaian kewajiban dengan skema restrukturisasi. Skema ini sudah sejak awal disosialisasikan kepada para investor.

"PT MPIS dan PT MPIP sangat menghargai dan akan mengikuti proses hukum yang tengah berjalan. Prinsipnya, saya selaku Direktur siap bertanggung jawab," ujarnya lewat keterangan resminya, Sabtu (9/5/2020).

Hamdriyanto mengatakan paparan resktrukturisasi tersebut secara umum telah memperoleh tanggapan positif dari para investor. Pasalnya, skema yang ditawarkan dianggap merupakan solusi terbaik bagi kedua belah pihak. 

Namun, dia meminta agar upaya ini tidak diperkeruh sehingga bisa menghambat proses penyelesaian pembayaran yang sedang ditempuh oleh perusahaan. PT MPIS dan PT MPIP berharap investor lain tetap tenang, menahan diri, dan bijak menyikapi ulah oknum-oknum tersebut.

Dengan menciptakan situasi yang kondusif, dia menyatakan bahwa perusahaan berusaha dapat menyelesaikan semua kewajibannya. 

Saat ini, persoalan utang itu telah bergulir di ranah perdata, yakni di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan PKPU yang diajukan oleh salah satu investornya, yakni PT Tigafilosofi Mitra Kreasi, dikabulkan oleh pengadilan  pada 9 April 2020. 

"PT MPIP dan PT MPIS menghormati keputusan PKPU Sementara yang sudah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan keputusan pengadilan diatas yang berlaku efektif sejak tanggal 9 April 2020 dimana ditetapkan untuk jangka waktu 36 hari," tuturnya. 

Hamdriyanto menyatakan bahwa manajemen sepenuhnya menyadari bahwa tujuan dari PKPU sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan (UUK) adalah untuk memberi kepastian hukum kepada investor dalam hal pembayaran utang. 

"Ini sejalan dengan upaya-upaya yang selama ini telah dilakukan oleh manajemen PT MPIS dan PT MPIP, antara lain melalui roadshow dan pertemuan-pertemuan dengan para agen dan investor," ungkapnya. 

Dia juga memastikan bahwa manajemen PT MPIP dan PT MPIS akan berusaha berkomitmen untuk selalu mengedepankan kepentingan investor.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

properti pkpu
Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top