Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah kalangan perbankan dan lembaga pembiayaan dari Jepang tak lagi akan mendanai proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.
Sejumlah perbankan dan lembaga pembiayaan tersebut yakni Mizuho, Japan’s Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (SMFG), dan The Japan Bank for International Cooperation (JBIC) menyetop penyaluran kredit atau tak lagi membiayai pembangunan PLTU batu bara yang baru.
Mizuho sendiri memangkas saldo kredit untuk sektor pembangkit listrik bertenaga batu bara sebesar 300 miliar yen atau setara US$2,8 miliar untuk proyek pembangkit listrik tenaga batu bara pada 2030 dan akan berhenti membiayai secara total pada 2050.
Lalu, Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (SMFG) Jepang juga tak akan lagi memberikan pinjaman kepada PLTU batu bara baru mulai 1 Mei kemarin. Sementara, JBIC tidak akan lagi memberikan pendanaan terhadap proyek PLTU batu bara dan mendorong pembangkit listrik tenaga energi terbarukan.
Adapun, proyek yang didanai JBIC di Indonesia setidaknya ada empat proyek yakni PLTU Cirebon 2 dengan kapasitas 1 x 1.000 MW, PLTU Tanjung Jati B sebesar 2 x 1.000 MW, PLTU Kalselteng 2 sebesar 2 x 100 MW, dan PLTU Batang sebesar 2 x 1.000 MW
Berdasarkan data Refinitiv SDC Platinum, SMFG, Mizuho dan Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) termasuk di antara lima pemberi pinjaman terbesar di dunia untuk PLTU batu bara dan pertambangan selama lima tahun terakhir. Di Indonesia sendiri, bank tersebut merupakan kreditor andalan bagi Indonesia Producer Power (IPP) untuk membiayai sejumlah proyek PLTU.
Beberapa proyek PLTU yang diketahui dibiayai oleh ketiga bank tersebut di antaranya PLTU Jawa 4 berkapasitas 2 x 1.000 MW, PLTU Cirebon I berkapasitas 1 x 660MW dan PLTU Cirebon II berkapasitas 1 x 1000 MW.
Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN (Persero) Djoko Abumanan menuturkan saat ini dunia sudah meninggalkan energi fosil atau sumber energi yang tak dapat diperbaharui.
Menurutnya, negara yang berkomitmen untuk membuat langit bersih atau mengurangi polusi udara sudah tak lagi memberikan pendanaan untuk PLTU batu bara.
"Sebelumnya Eropa Barat sudah tak berkomitmen, sekarang Jepang yang tak memberikan pinjaman. Kalau China, Amerika Serikat dan lainnya masih available untuk beri pinjaman dana PLTU batu bara," katanya kepada Bisnis, Selasa (5/5/2020).
Meskipun Jepang tak lagi memberikan pendanaan baru pembangunan PLTU batu bara, hal ini tak berdampak pada proyek PLTU di Indonesia. Pasalnya proyek PLTU yang didanai oleh Jepang sudah selesai.
Selain itu, Indonesia sudah menantangani Paris Agreement sehingga di Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN sudah tidak mencantumkan PLTU batu bara, kecuali di mulut tambang.
"Terakhir yang di Batang kalau tidak ada Covid-19 sudah beroperasi," tutur Djoko.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Arthur Simatupang mengatakan sejumlah perbankan luar negeri, terutama dari Jepang memang saat ini tak lagi melakukan mendanai proyek PLTU batu bara. Hal itu berlaku untuk pendanaan baru proyek PLTU.
"Mereka sudah tak mendanai new loan applications. Kalau yang sudah mendapatkan finansial close tidak kena dampaknya,\" ujarnya.
Namun demikian, saat ini masih ada perbankan selain Jepang dan Eropa yang masih memberikan pendanaan untuk proyek PLTU batu bara sehingga tak perlu khawatir.
"Dari institusi perbankan yang masih mau melakukan pendanaan PLTU. Perbankan selain Jepang dan Eropa masih banyak," ucapnya.
Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Harris berpendapat tren pembiayaan untuk pembangkit listrik berbasis batu bara akan terjadi penurunan seiring dengan kesadaran akan lingkungan dan energi yang bersih serta pengendalian emisi gas rumah kaca.
Hal ini tentu akan meningkatkan investasi untuk pembangkit yang ramah lingkungan atau energi baru terbarukan (EBT) seperti Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm), dan pembangkit listrik tenaga laut maupun hidrogen.
Kementerian ESDM sendiri terus memperbaiki iklim investasi energi baru terbarukan (EBT) melalui penyiapan regulasi yang lebih baik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), sampai sosialisasi EBT secara intensif kepada masyarakat
"Langkah ini membutuhkan biaya yang jauh lebih ringan ketimbang pembangunan pembangkit, tetapi dampaknya terhadap penurunan emisi relatif sama," tutur Haris.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
